Dewan Badung Cek Kisruh Lahan Penataan Pantai Lima, Redam Konflik, Harapkan Solusi Terbaik

Mangupura, baliwakenews.com

Komisi I dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (24/6) akhirnya turun kelokasi lahan penataan yang menjadi sengketa antara Krama Desa Adat Pererenan dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Dalam kunjungan lapangan tersebut Komisi I dan II berharap masalah sengketa penataan lahan di Pantai Lima ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.

Ketua Komisi II DPRD Badung , I Gusti Lanang Umbara didampigi Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan mengatakan, Desa Adat ini adalah bagian dari Pemerintah. Ini adalah anak dan bapak dan tentunya pihaknya selaku wakil rakyat di Pemerintahan Kabupaten Badung, ingin mencarikan solusi terbaik baik untuk desa adat dan pemerintah.

Baca Juga:  Sekda Adi Arnawa Hadiri Presentasi Manajemen Talenta dan Assement

“Kami juga siap memfasilitasi Desa Adat Pererenan untuk bertemua bupati terkait hal ini. mudah-mudahan pak Bupati cepat ada waktu dan bisa bertemu dengan krama Desa Adat Pererenan. Yang jelas apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung sudah benar adanya sudah sesuai dengan peraturan. Sudah sesuai dengan dasar undang-undang, Pemkab berhak melakukan perlindungan terhadap tanah negara untuk kepentingan seluas-luasnya bagi masyarakat dan aset ini sudah kita catatkan menjadi aset Pemkab Badung,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, proses pengajuan sertifikat sedang diajukan. “Intinya pemerintah memikirkan masyarakat kabupaten Badung, maka aset-aset Kabupaten badung ini kita manfaatkan untuk kepentingan Masyarakat Badung, “ungkapnya.

Baca Juga:  Wabup Suiasa Hadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung

Ditanya apakah dibenarkan dari sisi hukum ketiak pemerintah menyewakan ke pihak ke tiga padahal sertifikat tanahnya belum jadi atau masih berproses, politisi asal Desa Pelaga ini mengatakan, hal itu dibenarkan, karena aset tersebut sudah dicatatkan.

“Sesui dengan kewenagan undang-undang, pemanfaatan pengelolaan, pemeliharaan semaksimal mungkin diberikan kewenganan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. SK sudah kita catatkan dan itu merupakan alas hak bagi kita. dari data yang kita meiliki aset Kabupaten Badung bertambah 46 triliun dari Ujung Pantai Tanjung Benoa hingga Cemagi kalau sudah semua sertifikatnya sudah keluar,”terangnya.

Baca Juga:  Sambut HUT Ke-14 Ibukota Mangupura, PKK Badung Gelar Lomba Busana

Sementara Bendesa Adat Pererenan, I Gusti Ngurah Rai Suara mengatakan, pihaknya tetap memohon solusi terbaik untuk masalah ini dari pemerintah. aksi yang dilakukan ini buka dari keinginan pribadi namun dari aspirasi masyarakatnya, karena melihat adanya kegiatan di sempada sungai Surungan. ‘kami tetap momohon ke pemerintah kedepan bisa melakukan audiensi dengan Bupati Badung untuk memohon pengelolaan lahan pantai lima ini,”terangnya. BWN-05

RELATED ARTICLES
- Advertisment -Iklan Idul Fitri DPRD BadungIklan Idul Fitri DPRD BadungIklan Idul Fitri PDAM BadungIklan SMSIIklan Lapor Pajak Poling Badung Poling Badung