Bali Masuk 2 Besar Demokrasi Terbaik Nasional, Kalah Tipis dari Yogyakarta

Iklan Home Page

Semarang, Baliwakenews.com

Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatat prestasi nasional. Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan tantangan politik daerah, Bali berhasil menempati peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 tingkat nasional dengan skor tinggi 89,73.

Capaian itu diumumkan dalam agenda Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Horison Ultima Sentraland, Kamis (21/5/2026).

Berdasarkan hasil pengukuran nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi pertama dengan nilai 89,79. Sementara Bali menempel sangat tipis di posisi kedua dengan skor 89,73, disusul Jawa Tengah pada peringkat ketiga dengan nilai 86,72.

Baca Juga:  Pegadaian Peduli Khitan Massal Tahun 2025, Bentuk Kepedulian Pegadaian pada Nasabah Setia

Capaian ini mempertegas konsistensi Bali dalam menjaga kualitas demokrasi daerah yang dinilai inklusif, partisipatif, dan tetap stabil di tengah dinamika nasional.

Tak hanya mempertahankan posisi elite nasional, nilai demokrasi Bali juga mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek kebebasan, terutama indikator pemenuhan hak-hak pekerja.

Penghargaan tersebut diterima Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus.

Baca Juga:  Balai Besar POM di Denpasar : Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Obat dan Makanan Terus Meningkat

Dalam sambutannya, Lodewijk menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi tolok ukur penting kualitas pembangunan nasional dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

“Demokrasi yang sehat lahir dari tata kelola yang responsif, inklusif, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Forum evaluasi nasional tersebut juga membahas rencana pengembangan pengukuran IDI hingga tingkat kabupaten/kota. Pemerintah pusat mendorong seluruh daerah menyusun rencana aksi demokrasi agar penguatan tata kelola politik lebih terukur dan berkelanjutan.

Baca Juga:  Krama Desa Sambangan: Tak Ada Pemimpin Lain, Hanya Koster-Giri

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bali dinilai berhasil membuktikan bahwa kualitas demokrasi tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh konsistensi kepemimpinan, stabilitas politik, dan kolaborasi antarlembaga.

Prestasi ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Bali bukan hanya unggul di sektor pariwisata, tetapi juga mulai diperhitungkan sebagai salah satu daerah dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia. BWN-03

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment - Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR