Denpasar, Baliwakenews.com
Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-13 kali secara berturut-turut sejak 2012, mempertegas posisi Bali sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).
Menurut Nyoman Adhi, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK selama lebih dari satu dekade bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.
“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Ini menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik,” tegasnya.
Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebagian besar merupakan temuan berulang yang mencerminkan adanya ruang perbaikan dalam efisiensi pengelolaan keuangan.
“Temuan-temuan berulang ini harus bisa direduksi dan diminimalisasi pada masa mendatang agar kualitas tata kelola semakin meningkat,” ujarnya.
Tak hanya mengapresiasi capaian WTP, Nyoman Adhi juga menyoroti sederet prestasi yang diraih pemerintah daerah di Bali, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah yang paling menonjol dalam berbagai ajang penghargaan nasional, termasuk pada Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa capaian WTP ke-13 bukan alasan untuk berpuas diri. Ia memastikan seluruh rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan BPK akan segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi (action plan) yang telah disusun.
Koster mengaku selama ini selalu menekankan pentingnya integritas dan transparansi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah.
“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat dibilang sehat. Jangan sampai yang sakit dibilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena didukung Sekda dan jajaran perangkat daerah yang bekerja dengan baik,” ujarnya.
Untuk menjaga kualitas kinerja birokrasi, Koster mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah dilakukan secara rutin setiap tahun. Setiap OPD mendapatkan rapor kinerja berdasarkan target dan capaian yang telah ditetapkan.
Menurutnya, sistem evaluasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan efektivitas program pemerintah sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Dengan torehan 13 kali WTP berturut-turut, Bali kembali memperkuat citranya sebagai daerah yang tidak hanya unggul di sektor pariwisata, tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel serta transparan. BWN-03
