Bali Borong Tiga Penghargaan Anti-Kecurangan JKN 2026, Sekda Dewa Made Indra Raih Pengakuan Tokoh Inspiratif

Iklan Home Page

Jakarta, Baliwakenews.com

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam memberantas praktik kecurangan atau fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuahkan hasil. Bali berhasil memborong tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Tiga penghargaan tersebut diraih pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik, Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, serta Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik yang diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik, Bali meraih Terbaik I, disusul Provinsi Riau sebagai Terbaik II dan Jawa Barat Terbaik III.

Sementara pada kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, Bali kembali menempati posisi Terbaik I. Posisi berikutnya diraih Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Penghargaan ketiga diberikan kepada Sekda Bali, Dewa Made Indra, sebagai Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik. Pengakuan ini menjadi bagian dari apresiasi terhadap komitmen dan peran pemerintah daerah dalam memperkuat integritas penyelenggaraan Program JKN.

Capaian tersebut menempatkan Bali sebagai salah satu daerah yang mendapat apresiasi atas upaya pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Baca Juga:  Bupati Sanjaya Hadiri Upacara Pujawali Ageng Mapedudusan Alit di Luhur Pura Taman, Br. Banu Mandala Pangkung

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan merupakan aspek penting untuk menjaga keberlanjutan Program JKN sekaligus memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Menurutnya, BPJS Kesehatan terus memperkuat pencegahan dan deteksi kecurangan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta kolaborasi lintas sektor.

BPJS Kesehatan juga telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah hingga cabang. Selain itu, diterapkan indikator kinerja bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“ Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Pujo dalam INAHAFF Conference 2026.

Ia mengungkapkan, hingga 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut membuat pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, dan hubungan antarpemangku kepentingan semakin kompleks.

Baca Juga:  Ancaman Kejahatan Siber Lintas Negara, Imigrasi Amankan 27 WNA Sindikat Love Scamming di Tangerang

Karena itu, pengendalian kecurangan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan keuangan. Pencegahan juga harus diarahkan untuk melindungi keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya kesehatan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare, yakni pelayanan yang lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang efisien.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan bahwa pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.

Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi hingga masyarakat sipil.

Menurut Vetty, sistem pencegahan harus dibangun melalui penguatan tata kelola, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Pihak yang terbukti melakukan kecurangan harus menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN dari berbagai praktik kecurangan.

Baca Juga:  Puncak Karya Pura Dalem Kahyangan Tuban Ditutup Tradisi “Perang Api”

Ia mendorong penguatan regulasi, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan terhadap pelapor, serta penutupan celah tata kelola yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan fraud.

Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Organisasi ini diharapkan memperkuat pertukaran pengetahuan, pengembangan kompetensi, serta pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Selain Bali, penghargaan INAHAFF 2026 juga diberikan kepada sejumlah daerah dan tokoh lainnya. Pada kategori kabupaten/kota, Kabupaten Purbalingga meraih Terbaik I, Kota Medan Terbaik II, dan Kabupaten Banyumas Terbaik III.

Sedangkan kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diraih Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi.

Melalui capaian tiga penghargaan tersebut, Pemprov Bali mendapat apresiasi atas komitmennya dalam mendukung pencegahan kecurangan sekaligus menjaga integritas penyelenggaraan Program JKN di daerah. BWN-03

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan HUT MangupuraIklan HUT Mangupura DPRD BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR