Singaraja, Baliwakenews.com
Keterbatasan fiskal membuat Pemerintah Kabupaten Buleleng harus semakin selektif menentukan program pembangunan dalam perubahan APBD 2026. Belanja yang dinilai masih bisa ditekan dipangkas, sementara sektor infrastruktur dan kebutuhan pelayanan publik tetap diarahkan menjadi prioritas.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan efektivitas dan efisiensi menjadi dasar utama pemerintah daerah bersama DPRD dalam membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Sutjidra didampingi Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna saat menghadiri rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (23/9/2026).
“Nah, jadi kita menyesuaikan. Tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas artinya kita harus menilai dan meyakini anggaran di perubahan ini mampu kita kerjakan, sementara efisiensi tetap kita berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku,” ujar Sutjidra.
Sutjidra mengakui keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak bisa merealisasikan seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan.
Karena itu, pembangunan diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan. Infrastruktur di wilayah perkotaan maupun perdesaan tetap mendapat perhatian, termasuk jalan, jembatan, serta infrastruktur pendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan pariwisata.
“Jadi memang dengan keterbatasan anggaran ini kita tidak bisa semuanya kita kerjakan sekaligus. Infrastruktur semua kita perhatikan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun infrastruktur penunjang pariwisata,” jelasnya.
Sejumlah pekerjaan jalan di luar kawasan perkotaan disebut telah dikerjakan. Di antaranya ruas jalan di Bulian yang bahkan dapat diselesaikan lebih cepat dari target.
Penanganan juga dilakukan pada sejumlah ruas jalan di Mengening, jalur Sidetapa-Dencarik, serta beberapa ruas jalan di wilayah Seririt.
Menurut Sutjidra, pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut konektivitas jalan. Infrastruktur pertanian juga menjadi bagian penting dari prioritas pemerintah daerah, terutama untuk mendukung ketahanan pangan.
Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam. Sebagian saluran irigasi belum tertangani sehingga berpotensi mengganggu ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Jadi, sekali lagi kita harus seimbang. Infrastruktur di pertanian juga merupakan program prioritas di bidang ketahanan pangan yang harus kita selesaikan. Banyak masalah saluran irigasi yang masih belum tersentuh akibat bencana-bencana alam kita prioritaskan sehingga ketersediaan air untuk pertanian tetap terjaga,” katanya.
Pemerintah, lanjut Sutjidra, harus memastikan keterbatasan anggaran tidak membuat pembangunan hanya terkonsentrasi pada satu sektor.
Di sisi belanja pemerintah, efisiensi dilakukan terhadap sejumlah pengeluaran yang dinilai masih dapat ditekan.
Kebijakan tersebut juga menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait efisiensi belanja operasional yang tidak bersifat wajib.
Sutjidra menyebut perjalanan dinas serta belanja makan dan minum pada organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sejumlah pos yang dipangkas.
“Yang sesuai dengan arahan dari pusat, efisiensi seperti perjalanan dinas, makan dan minum, dan sebagainya. Makanya di setiap OPD itu sudah dipangkas hingga nol, kecuali operasional seperti membayar listrik, membayar air, dan biaya telepon, itu wajib,” ungkapnya.
Sementara untuk rencana pembangunan 2027, Pemkab Buleleng masih menyusun skala prioritas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Penataan kawasan pelabuhan menjadi salah satu agenda yang diperhatikan. Sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya juga akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
Di tengah pengetatan anggaran tersebut, rencana pembangunan RSUD Buleleng tetap berjalan. Pemerintah daerah masih menunggu proses peninjauan kembali terhadap manajemen konstruksi proyek tersebut.
Sutjidra menegaskan proyek rumah sakit itu tetap direncanakan menggunakan skema pinjaman daerah karena kebutuhan anggarannya dinilai terlalu besar jika hanya mengandalkan kemampuan APBD.
“RSUD Buleleng tinggal kita tinjau lagi untuk manajemen konstruksi, tetap dengan skema pinjaman daerah karena kita tidak memiliki anggaran sebesar itu tanpa pinjaman daerah. Manajemen konstruksinya akan dimulai bulan Oktober ini,” paparnya.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, Pemkab Buleleng kini harus menentukan prioritas secara lebih ketat: belanja yang bisa ditekan dipangkas, sementara pembangunan yang menyangkut pelayanan dasar, konektivitas, ketahanan pangan dan kebutuhan strategis daerah tetap diupayakan berjalan. BWN-03
