Mangupura, Baliwakenews.com – Pemerintah Kabupaten Badung kembali membuka opsi pembiayaan melalui pinjaman daerah. Setelah sebelumnya menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Pemkab Badung kini menjajaki pinjaman tahap kedua untuk menopang sejumlah proyek strategis yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.
Keseriusan tersebut terlihat dari pertemuan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran manajemen PT SMI di Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung, Kamis (27/8). Pertemuan ini menjadi bagian dari pembahasan awal terkait kebutuhan pembiayaan, proyek yang akan dibiayai, hingga kemungkinan skema pengembalian pinjaman.
Di tengah kemampuan fiskal Badung yang relatif kuat, langkah kembali menjajaki pinjaman menjadi menarik perhatian. Pemkab Badung kini tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan anggaran, tetapi juga mulai menghitung bagaimana pembiayaan tersebut dapat dikembalikan tanpa menambah tekanan terhadap APBD.
Adi Arnawa mengatakan komunikasi dengan PT SMI diperlukan untuk memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis dapat dipersiapkan secara matang.
“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT SMI. Kami ingin memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis dapat direncanakan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya,” ujar Adi Arnawa.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah kelanjutan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Barat menuju kawasan Canggu. Pemkab Badung mempertimbangkan pembangunan underpass di kawasan Banjar Batu Culung, Kerobokan Kaja, lantaran koridor tersebut sudah dipadati permukiman.
Menurut Adi Arnawa, opsi jalan bawah tanah menjadi salah satu alternatif untuk menghindari persoalan sosial dan pembebasan lahan yang berpotensi muncul apabila pembangunan dilakukan dengan membuka jalur baru di permukaan.
“Untuk menghindari akses sosial di sepanjang Gatot Subroto Barat yang pemukimannya sangat padat, tidak menutup kemungkinan kami akan membuat jalan di bawah tanah (underpass) menuju Canggu dan sekitar,” tegasnya.
Tak hanya membangun jalan, Pemkab Badung juga mulai menghitung potensi penerimaan dari infrastruktur tersebut. Salah satu gagasan yang dijajaki yakni penerapan Electronic Road Pricing (ERP) pada koridor Gatsu-Canggu-Munggu.
ERP nantinya tidak hanya diarahkan sebagai instrumen pengendalian lalu lintas, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penerimaan untuk mendukung pengembalian pembiayaan infrastruktur. Sementara jalan eksisting yang digunakan masyarakat tetap dipertahankan sebagai jalur gratis.
Pemkab Badung juga membuka peluang keterlibatan BUMD dalam pengelolaan jalur express berbayar tersebut. Skema ini diharapkan membuat proyek infrastruktur memiliki sumber pendapatan yang dapat membantu menopang kewajiban pembiayaan.
Selain proyek jalan, Adi Arnawa turut membeberkan rencana pembangunan Stadion Internasional Multiguna. Proyek berskala besar tersebut diarahkan menggunakan skema sponsorship dan investasi swasta sehingga tidak seluruh kebutuhan dananya dibebankan kepada APBD.
Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT SMI Adri Asmoro mengatakan pihaknya terbuka mendiskusikan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Badung.
“Kami melihat Kabupaten Badung memiliki kebutuhan infrastruktur yang cukup besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata. PT SMI terbuka untuk mendiskusikan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter proyek, kemampuan fiskal daerah, serta prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan publik,” kata Adri.
Meski demikian, PT SMI meminta Pemkab Badung terlebih dahulu mematangkan kajian teknis, regulasi dan kelayakan investasi sebelum rencana tersebut masuk ke tahapan berikutnya.
Dengan demikian, pinjaman tahap kedua ini masih berada pada tahap penjajakan. Namun, arah pembahasannya sudah semakin konkret, yakni menghubungkan pembiayaan dengan proyek strategis 2027 serta menyiapkan sumber penerimaan untuk menopang pengembaliannya.
Di satu sisi Badung memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap membuka ruang pembiayaan melalui utang untuk mengejar kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang. Persoalannya kini bukan semata apakah Badung mampu meminjam, melainkan seberapa produktif pinjaman tersebut nantinya bagi daerah dan masyarakat. BWN-05
