Mangupura, baliwkaenews.com
Komitmen Desa Adat Bualu dalam menjaga ketertiban administrasi penduduk di kawasan pariwisata Nusa Dua kembali ditunjukkan melalui sidak pendatang dan pekerja proyek. Dalam operasi yang digelar di Banjar Celuk, dua pekerja proyek asal luar Bali kedapatan tidak membawa identitas diri saat bekerja dan dikenai sanksi adat berupa kerja bakti membersihkan lingkungan.
Sidak gabungan yang melibatkan pecalang, prajuru adat, LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga Sekaa Teruna Teruni (STT) itu menyasar sejumlah lokasi proyek dan tempat tinggal pekerja pada Minggu (7/6/2026).
Kelihan Adat Banjar Celuk Desa Adat Bualu, Jro Mangku Ketut Murdana, mengatakan pengawasan rutin tersebut bertujuan memastikan seluruh pendatang dan tenaga kerja yang beraktivitas di wilayahnya memiliki identitas yang jelas serta telah melapor sesuai ketentuan.
“Dari sekitar 100 pekerja dan pendatang yang kami data, sebagian besar memiliki identitas yang jelas. Hanya dua orang yang sama sekali tidak bisa menunjukkan dokumen identitas saat diperiksa,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Kedua pekerja tersebut diketahui bekerja pada proyek pembangunan vila di kawasan Lagoon Nusa Dua. Mereka mengaku tinggal di wilayah Renon, Denpasar, namun tidak dapat menunjukkan KTP maupun dokumen identitas lainnya saat diminta petugas.
Alih-alih menjatuhkan hukuman berat, Desa Adat Bualu memilih pendekatan pembinaan. Kedua pekerja itu diminta melakukan kerja bakti membersihkan sejumlah ruas lingkungan Banjar Celuk, mulai dari kawasan perempatan pasar hingga area Lapangan Lagoon.
Menurut Murdana, sanksi tersebut merupakan bentuk edukasi agar para pekerja memahami pentingnya tertib administrasi dan membawa identitas diri saat beraktivitas.
“Setelah menyelesaikan kerja bakti, mereka kami berikan makan dan minum lalu dipersilakan kembali bekerja. Tujuan utamanya bukan menghukum, tetapi memberikan pemahaman tentang pentingnya identitas dan kepatuhan terhadap aturan,” jelasnya.
Selain membina para pekerja, pihak desa adat juga memanggil mandor proyek untuk memastikan seluruh tenaga kerja di lokasi tersebut telah memiliki dokumen identitas dan melapor kepada aparat setempat.
Sementara pekerja lainnya yang terjaring sidak masih dapat menunjukkan identitas dan alamat tempat tinggal yang jelas. Mereka hanya belum melakukan pelaporan administrasi kepada desa adat sehingga diberikan pembinaan dan diminta segera melengkapi kewajiban tersebut.
Murdana menegaskan, sidak administrasi kependudukan menjadi agenda rutin bulanan Desa Adat Bualu sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di tengah tingginya arus pekerja dan pendatang yang masuk ke kawasan wisata internasional Nusa Dua.
“Pendataan ini penting agar kami mengetahui siapa yang tinggal dan bekerja di wilayah kami. Dengan data yang jelas, keamanan dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan bisa tetap terjaga,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pekerja untuk selalu membawa identitas diri. Jika KTP asli dititipkan kepada perusahaan atau mandor, pekerja setidaknya diminta menyimpan salinan atau foto identitas di telepon genggam sebagai antisipasi saat diperlukan.
Menurutnya, tingkat kepatuhan pendatang terhadap administrasi kependudukan kini semakin baik. Jika beberapa tahun lalu petugas masih sering menemukan banyak pekerja tanpa identitas, kini kasus serupa sudah jauh berkurang.
“Dalam tiga bulan terakhir baru kali ini ada pekerja yang terjaring tanpa identitas dan dikenai sanksi adat. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan terus meningkat,” pungkasnya.BWN-04
