Singaraja, Baliwakenews.com
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menerima audiensi pengelola Wisata Alam Kubu Bali Menjangan bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemiri Indah dari Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Selasa (21/4/2026). Pertemuan tersebut membahas implementasi rekomendasi Pansus DPRD Provinsi Bali terkait tata kelola hutan desa di wilayah LPHD Wana Makmur.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Buleleng memberikan apresiasi terhadap inisiatif masyarakat yang berupaya mengelola kawasan hutan dengan pendekatan pelestarian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Langkah masyarakat Gerokgak ini sudah benar. Sesuai aturan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, kelompok tani memang diperbolehkan mengelola hutan untuk kemanfaatan ekonomi. Kata kuncinya, kelestarian hutan terjaga, ekonomi masyarakat bergerak,” tegas Ketut Ngurah Arya.
Audiensi ini juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait dampak rekomendasi Pansus DPRD Bali yang berpotensi mempengaruhi akses serta izin pengelolaan kawasan hutan yang selama ini telah berjalan.
Perwakilan pengelola Wisata Alam Kubu Bali Menjangan menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi bisnis, melainkan fokus pada pemulihan hutan kritis melalui penanaman pohon serta pengembangan wisata berbasis konservasi.
Masyarakat berharap kebijakan pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal yang selama ini berperan aktif menjaga kawasan hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng menegaskan bahwa meskipun kewenangan kehutanan berada di Pemerintah Provinsi Bali, DPRD Buleleng akan mengambil peran sebagai jembatan komunikasi guna mencari solusi terbaik.
“Kita tidak ingin hanya karena persoalan administrasi, masyarakat yang sudah bekerja menjaga hutan malah terhambat. Konsep pariwisata berbasis pelestarian hutan ini justru ingin kita dorong menjadi model di Buleleng,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Buleleng akan melakukan koordinasi dengan pihak Kehutanan Provinsi Bali guna memastikan pengelolaan hutan di Pejarakan tetap berjalan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat setempat. BWN-03
