Singaraja, Baliwakenews.com
Aksi bersih-bersih pantai yang dipimpin langsung Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra pada Minggu 1 Maret 2026 tak sekadar seremoni lingkungan. Di balik gerakan massal tersebut, terungkap persoalan serius: pelanggaran bangunan hingga pembuangan limbah di kawasan pesisir.
Kegiatan yang berlangsung di kawasan Kelurahan Kampung Baru ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Gerakan Indonesia Asri serta Gerakan Bali Bersih Sampah. Turut hadir mendampingi, Wakil Bupati Gede Supriatna dan Sekda Gede Suyasa, bersama Forkompimda, organisasi masyarakat, hingga warga setempat.
Tak hanya di Kampung Baru, aksi serentak ini juga menyasar sejumlah titik pesisir lain, mulai dari Kubujati, Penarukan, Kayubuntil–Skip, Camplung–Penimbangan, Pemaron–Happy, hingga Anturan–Binaria.
Di sela kegiatan, Sutjidra melakukan inspeksi langsung ke kawasan permukiman pinggir pantai. Hasilnya, ditemukan berbagai pelanggaran yang dinilai merusak lingkungan.
Beberapa di antaranya:
Bangunan semi permanen berdiri di sempadan pantai
Usaha lokal yang masih membuang limbah langsung ke laut
Penataan kawasan pesisir yang belum sesuai aturan
“Kami akan berikan himbauan terlebih dahulu. Namun jika tidak diindahkan, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” tegas Sutjidra.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Buleleng tidak hanya fokus pada aksi bersih simbolik, tetapi juga penertiban kawasan pesisir yang selama ini kerap luput dari pengawasan.
Menurut Sutjidra, kebersihan pantai bukan hanya soal estetika, tetapi berdampak langsung pada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Pantai yang bersih dinilai mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi lokal.
Ia menegaskan, kegiatan serupa akan terus digelar secara rutin setiap Jumat dengan melibatkan seluruh perangkat daerah melalui sistem wilayah binaan.
“Ini komitmen kami menjaga lingkungan tetap asri dan lestari, tidak hanya hari ini,” ujarnya.
Aksi ini juga melibatkan berbagai unsur, termasuk jajaran DPRD, kepolisian, TNI, kejaksaan, BUMN/BUMD, hingga masyarakat. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa persoalan sampah dan tata kelola pesisir bukan isu sederhana.
Namun demikian, temuan pelanggaran di lapangan menjadi catatan penting: tanpa penegakan aturan yang konsisten, gerakan bersih-bersih berpotensi hanya menjadi rutinitas tanpa dampak jangka panjang.
Aksi nyata sudah dimulai. Kini publik menanti langkah lanjutan: apakah penertiban benar-benar dilakukan atau hanya berhenti pada imbauan.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap lingkungan, Buleleng menghadapi ujian besar membuktikan bahwa komitmen menjaga pesisir tidak berhenti pada slogan, tetapi berlanjut pada tindakan tegas dan berkelanjutan. BWN-03
