Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara serius dan konsisten jika Bali ingin benar-benar berdikari secara ekonomi serta berdaulat di bidang pangan, di tengah ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).
“Ekonomi Bali harus dibangun dari hulu sampai hilir dengan regulasi yang memihak pada IKM, UMKM, dan koperasi lokal. Produk yang diproduksi lokal harus diserap oleh masyarakat Bali sendiri. Dari situlah perputaran ekonomi terjadi dan Bali bisa berdikari,” tegas Koster.
UMKM dan Koperasi Jadi Tulang Punggung
Menurut Koster, strategi ekonomi Bali tidak boleh berhenti pada kebijakan makro semata, tetapi harus menyentuh penguatan ekonomi mikro secara nyata. UMKM, industri kecil menengah (IKM), dan koperasi dinilai sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang wajib dilindungi dan diperkuat.
“Ekonomi Kerthi Bali bukan slogan. Ini harus dipelajari dan dijalankan secara sungguh-sungguh. Kalau ini berhasil, Bali akan mandiri secara ekonomi dan berdaulat pangan,” ujarnya.
Inflasi Terkendali, Pangan Tetap Jadi Tantangan
Dalam forum tersebut, Koster memaparkan kinerja ekonomi Bali yang dinilai positif. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sementara terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Menariknya, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mencatat deflasi 0,34 persen, menandakan tekanan harga relatif terkendali. Meski demikian, ia mengingatkan agar TPID tetap memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekonomi daerah, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti pariwisata, UMKM, dan industri kreatif.
Dorong Produk Lokal untuk Jaga Stabilitas
Dalam konteks pengendalian inflasi, Koster menekankan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi di Bali. Karena itu, penguatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi lokal dan kelancaran distribusi menjadi agenda strategis.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mendorong penggunaan produk lokal melalui Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali.
“Kita sudah buktikan, seperti penggunaan kain endek Bali. Itu menggerakkan perajin, pedagang, dan ekonomi lokal secara nyata,” katanya.
BI dan Bapanas Ingatkan Volatilitas Pangan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 masih berada dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun volatilitas sejumlah komoditas pangan strategis masih perlu diwaspadai, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.
BI menekankan pentingnya penguatan strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—serta mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bali tidak bisa dilepaskan dari penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
“Komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi sumber tekanan inflasi. Ini harus dijawab dengan penguatan produksi lokal, cadangan pangan, dan kerja sama antardaerah,” ujarnya.
Ia mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha agar pasokan terjaga, harga stabil, dan distribusi lancar, terutama menjelang hari besar keagamaan. BWN-03
