Singaraja, Baliwakenews.com
Di balik hamparan pasir Pantai Bali yang selama ini menjadi etalase pariwisata dunia, persoalan sampah kembali mencuat ke permukaan. Kali ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyentuh rasa keadilan daerah, citra pariwisata, hingga relasi pusat dan daerah.
Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu sontak mengguncang Bali. Presiden menilai penanganan sampah di Bali berjalan lambat dan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan. Ia pun meminta jajaran pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, bergerak cepat membersihkan pantai-pantai Bali.
Namun di tengah sorotan tersebut, muncul suara yang mencoba meluruskan konteks persoalan. Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan bahwa tumpukan sampah yang belakangan viral di pesisir Bali bukan sepenuhnya berasal dari aktivitas masyarakat lokal.
“Yang perlu dipahami, sebagian besar sampah di perairan Bali itu adalah sampah kiriman dari luar daerah, datang saat air laut pasang atau setelah terjadi bencana alam,” ujar Kariyasa saat ditemui, Selasa (3/2/2026).
Ia menggambarkan bagaimana arus laut membawa kayu, plastik, dan berbagai limbah lainnya, lalu menumpuk di garis pantai Bali. Fenomena ini, menurutnya, bersifat musiman dan kerap terjadi saat kondisi cuaca ekstrem.
Yang kerap luput dari perhatian publik, lanjut Kariyasa, adalah respon cepat di lapangan. Begitu sampah kiriman datang, pemerintah daerah bersama pelaku pariwisata dan UMKM setempat langsung turun tangan.
“Begitu ada sampah kiriman, pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan UMKM di sekitar pantai langsung bergerak membersihkan. Ini dilakukan hampir setiap hari,” katanya.
Bagi Bali, pantai bukan sekadar ruang publik. Pantai adalah urat nadi pariwisata, wajah yang dijual ke dunia. Karena itu, Kariyasa menilai mustahil jika Bali membiarkan pantainya kotor berlarut-larut.
“Pantai itu salah satu jualan utama pariwisata Bali. Tidak mungkin dibiarkan sampah menumpuk lama. Pemerintah daerah sudah bekerja maksimal,” tegasnya.
Namun yang disesalkan Kariyasa bukan hanya soal pernyataan, melainkan cara melihat persoalan. Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Harusnya pemerintah pusat cross check ke lapangan sebelum menyampaikan pernyataan. Jangan hanya mendengar laporan bawahan,” ujarnya.
Lebih jauh, Kariyasa mengingatkan bahwa Bali bukan daerah biasa. Pulau ini selama puluhan tahun menjadi penyumbang devisa pariwisata terbesar bagi negara, sekaligus etalase Indonesia di mata dunia.
“Bali itu penyumbang devisa tertinggi. Harusnya diberikan perhatian lebih serius untuk kemajuan pariwisata,” katanya.
Di tengah pernyataannya, Kariyasa juga menyelipkan pesan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa Bali memiliki komitmen kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Bali sangat cinta NKRI. Syukur-syukur tidak pernah ada niat minta otonomi khusus,” ucapnya.
Namun ia mengingatkan agar kritik terhadap Bali tidak dibungkus dengan kepentingan lain. Ia menyayangkan jika isu sampah ini kemudian ditarik ke ranah politik.
“Jangan sampai ada agenda lain, terutama agenda politik, untuk menyerang Bali yang dikenal sebagai basis PDI Perjuangan. Padahal selama ini PDI Perjuangan juga getol membantu penanganan bencana di berbagai daerah,” pungkas Kariyasa.
Di tengah debur ombak dan arus laut yang membawa sampah dari berbagai penjuru, Bali kembali diingatkan bahwa persoalan lingkungan tak pernah berdiri sendiri. Ia bersinggungan dengan keadilan ekologi, citra pariwisata, dan cara negara memandang daerahnya sendiri.
Dan di sanalah, suara Kariyasa berdiri sebagai pengingat bahwa tidak semua sampah yang tiba di pantai Bali berasal dari Bali itu sendiri. BWN-03
