Komisi III DPRD Buleleng Bedah APBD 2027, Soroti Anggaran PIWK dan Aset Daerah yang Belum Produktif

Iklan Home Page

Singaraja, Baliwakenews.com

Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng mulai membedah Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (19/11/2026), dewan menyoroti pemerataan anggaran pembangunan di setiap kecamatan hingga optimalisasi aset daerah yang dinilai masih berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Komisi III Sekretariat DPRD Buleleng tersebut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara, bersama sejumlah anggota dewan.

Ada sejumlah poin strategis yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, di antaranya rencana program dan kegiatan pemerintah daerah, alokasi hibah masyarakat, anggaran Program Infrastruktur Wilayah Kecamatan (PIWK), pembiayaan daerah, serta target PAD Kabupaten Buleleng tahun 2027.

Baca Juga:  Nyoman Suwirta Bawa Pengaruh Kuat Menangkan Koster-Giri di Klungkung

Salah satu sorotan utama adalah pembagian anggaran PIWK di masing-masing kecamatan. Komisi III meminta pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap besaran alokasi anggaran agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan wilayah.

Ketua Komisi III DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara, menegaskan bahwa penentuan anggaran PIWK perlu mempertimbangkan jumlah penduduk serta kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan.

“Pemerataan pembangunan tidak cukup hanya mengacu pada pembagian anggaran secara administratif, tetapi juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, ” ujar Ketut Susila Umbara.

Baca Juga:  DKPP Buleleng Bagikan 300 Paket Bahan Percontohan Pangan B2SA Untuk Keluarga Beresiko Stunting

Selain pemerataan anggaran infrastruktur, Komisi III juga menyoroti potensi aset milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah daerah diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset-aset yang belum digunakan maupun belum memberikan kontribusi ekonomi. Aset tersebut diharapkan dapat dikelola secara produktif sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Optimalisasi aset dinilai penting di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Dengan pengelolaan yang tepat, aset daerah tidak hanya menjadi barang milik pemerintah, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.

Baca Juga:  Disekap, Warga Singapura Lapor Polisi

Komisi III menegaskan, pembahasan Ranperda APBD 2027 harus dilakukan secara cermat agar setiap alokasi anggaran benar-benar memiliki manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat Buleleng.

Selanjutnya, Komisi III DPRD Buleleng akan terus mendalami rancangan anggaran bersama perangkat daerah terkait sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Dewan berharap APBD Buleleng 2027 mampu mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan produktivitas aset daerah, serta memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD. BWN-03

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan HUT MangupuraIklan HUT Mangupura DPRD BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR