DPRD Tabanan Terima Usulan Perubahan Perda Perumda Tirta Amertha Buana

Iklan Home Page

Tabanan, Baliwakenews.com

Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan perubahan peraturan daerah yang mengatur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Amertha Buana. Penyesuaian regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum dengan ketentuan terbaru.

Usulan perubahan itu disampaikan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P.

Dalam pidato pengantarnya, Sanjaya menjelaskan Perumda Tirta Amertha Buana merupakan badan usaha milik daerah yang memiliki peran strategis dalam pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Tabanan.

Baca Juga:  Jajaran Pemkab Tabanan Ngaturang Bhakti Penganyar di Pura Ulun Danu Batur, Bangli

Seiring perkembangan kebutuhan perusahaan dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Amertha Buana dinilai perlu disesuaikan.

Salah satu dasar perubahan adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Ketentuan tersebut mengatur lebih terperinci mengenai organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum. Materi pengaturannya mencakup penghasilan direksi, dewan pengawas, komisaris, komite, pegawai, hingga batasan biaya.

Baca Juga:  MCM Dukung Wacana Pembatasan Medsos bagi Anak-anak

Melalui perubahan peraturan daerah tersebut, pemerintah kabupaten ingin menyesuaikan aturan perusahaan dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian juga berkaitan dengan tata kelola badan usaha milik daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

DPRD Kabupaten Tabanan menerima penyampaian rancangan perubahan perda tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Arnawa. Penyampaian itu menjadi tahapan awal bagi legislatif untuk mencermati usulan regulasi yang diajukan pihak eksekutif.

Dalam proses selanjutnya, DPRD akan membahas materi rancangan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Pembahasan tersebut diperlukan agar perubahan aturan memiliki dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan terbaru.

Baca Juga:  Beraksi di Dalung, Pencuri Water Meter PDAM Badung Ditangkap Warga

Perumda Tirta Amertha Buana memiliki tanggung jawab dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat. Karena itu, penyesuaian regulasi perusahaan daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum pengelolaan badan usaha milik daerah. BWN-01

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan HUT MangupuraIklan HUT Mangupura DPRD BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR