Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P. Kesepakatan itu merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah mencermati kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta arah kebijakan pemerintah kabupaten pada 2027.
Selain pendapatan dan belanja, struktur APBD 2027 mencatat surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar. Postur tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pembahasan, Badan Anggaran DPRD memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk menggali potensi penerimaan yang belum dikelola secara maksimal.
DPRD juga mendorong pengelolaan aset daerah agar lebih efektif dan produktif. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) turut menjadi perhatian, terutama penyelesaian kendala pengelolaan dan penataan pemanfaatan aset secara berkelanjutan.
Catatan lainnya berkaitan dengan sinkronisasi program antarperangkat daerah. Penyesuaian diperlukan agar program dan kegiatan sesuai dengan alokasi transfer pemerintah pusat serta petunjuk teknis yang berlaku.
DPRD juga menekankan agar target pendapatan, realisasi anggaran, dan prioritas belanja disusun secara selaras. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan secara realistis berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan faktual masyarakat.
Dalam penyusunan APBD 2027, arah pembangunan Tabanan mengusung tema hilirisasi dan membangun ekosistem produk unggulan. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi hilirisasi pertanian dan perikanan melalui optimalisasi teknologi pascapanen, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja dan pendidikan vokasi, serta penguatan tata kelola persampahan terpadu.
DPRD turut menekankan pentingnya mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses. Namun, seluruh usulan tersebut tetap harus disesuaikan dengan skala prioritas, urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Setelah disepakati bersama, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. BWN-01
































