Mangupura, baliwakenews.com
Ancaman musim hujan mulai membayangi kawasan pariwisata Badung, tetapi kesiapan infrastruktur pengendali banjir justru menjadi sorotan. Sejumlah pekerjaan fisik yang diharapkan mampu mengurangi genangan, terutama pembangunan drainase di kawasan Dewi Sri dan pengerukan sedimentasi Tukad Mati, dinilai belum menunjukkan percepatan yang memadai.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran banjir kembali berulang di kawasan Kuta, Legian, Seminyak hingga Tuban. Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu pusat pariwisata Bali dengan mobilitas wisatawan, pekerja, dan masyarakat yang sangat tinggi.
Tokoh masyarakat Legian yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung, Wayan Puspa Negara, mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu banjir terjadi baru melakukan penanganan. Menurutnya, kesiapan menghadapi musim hujan harus dibuktikan melalui percepatan pekerjaan infrastruktur, bukan sebatas imbauan dan penanganan darurat.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah proyek penanganan banjir di kawasan Dewi Sri dan sekitarnya dengan anggaran Rp48,2 miliar pada 2026. Proyek tersebut mencakup pembangunan drainase dari kawasan Basangkasa, Sunset Road, Dewi Sri dan sekitarnya hingga Muara Padangsari.
Namun, memasuki November, progres pekerjaan di lapangan dinilai masih berjalan lambat. Padahal, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum intensitas hujan meningkat semakin terbatas. “Harusnya pekerjaan sudah mendekati penyelesaian. Tetapi sampai sekarang pengerjaannya masih sangat lambat,” ujarnya.
Menurut Puspa Negara, percepatan proyek tersebut menjadi penting karena kawasan Dewi Sri selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang kerap mengalami genangan. Jika pekerjaan tidak segera diselesaikan, manfaat pembangunan drainase dikhawatirkan belum bisa dirasakan secara optimal saat musim hujan tiba.
Sorotan serupa diarahkan pada pengerukan sedimentasi Tukad Mati. Sungai sepanjang kurang lebih lima kilometer tersebut menjadi salah satu jalur penting aliran air yang menopang sistem drainase kawasan Kuta dan sekitarnya.
Meski pengerukan telah menggunakan dua ekskavator amfibi, pelaksanaannya dinilai belum optimal. Karena itu, Dinas PUPR Badung diminta mempercepat normalisasi sungai agar kapasitas aliran air kembali berfungsi lebih baik sebelum hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Puspa Negara menegaskan, pembangunan drainase dan pengerukan sungai harus berjalan beriringan. Sebab, pembenahan saluran di kawasan permukiman dan pariwisata tidak akan maksimal apabila aliran air menuju sungai dan muara masih terkendala sedimentasi.
Tujuh Kawasan Masuk Zona Perhatian Selain menyoroti proyek infrastruktur, Puspa Negara mengidentifikasi sedikitnya tujuh kawasan yang perlu menjadi prioritas antisipasi banjir di wilayah Kuta, Legian, Seminyak hingga Tuban.
Titik-titik tersebut meliputi Jalan Kunti Timur di Seminyak, kawasan Tantangan Seminyak, Dewi Sri dan sekitarnya, kawasan Jangkong hingga Lapangan Samudera Kuta, Kompleks Burung Mandala Tuban, kawasan Wana Segara dan Katik Plaza, serta sejumlah titik di Kedonganan, termasuk Gang Bambu.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pemetaan kawasan rawan banjir dilakukan secara akurat. Tidak hanya mencatat lokasi, tetapi juga mengidentifikasi titik yang paling cepat tergenang, ketinggian air, serta faktor penyebab genangan. Hasil pemetaan tersebut harus menjadi dasar penentuan prioritas pekerjaan dan penganggaran sehingga penanganan tidak dilakukan secara parsial.
Ia menilai, kemampuan fiskal Kabupaten Badung seharusnya cukup untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pengendali banjir. Dengan APBD 2026 mencapai sekitar Rp13,3 triliun, persoalan banjir di kawasan strategis pariwisata semestinya mendapat perhatian serius.
“Bahasa saya, destinasi tidak boleh banjir. Destinasi harus memiliki fasilitas bintang lima. Jangan sampai kawasan pariwisata yang menjadi wajah Bali justru terus-menerus menghadapi persoalan banjir,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu dan berfungsi sesuai perencanaan. Sebab, persoalan banjir bukan sekadar mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga menyangkut kenyamanan serta citra pariwisata Bali. Jangan sampai ketika hujan mulai mengguyur, pekerjaan yang seharusnya menjadi solusi justru masih berkutat dalam proses pengerjaan. BWN-04
