Singaraja, Baliwakenews.com
Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat tata kelola data daerah sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pematangan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Kabupaten Buleleng beserta Rancangan Rencana Aksi Satu Data.
Pembahasan dilakukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Buleleng yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Bappeda, Senin (2/11/2026).
Forum tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, sebagai bagian dari upaya menyamakan standar dan memperkuat kualitas data yang digunakan pemerintah daerah.
Cegah Data Berbeda, Buleleng Perkuat Sistem Satu Data
Pembahasan Forum Satu Data difokuskan pada sejumlah komponen penting dalam penyelenggaraan Satu Data, mulai dari penyusunan metadata, penyusunan daftar data, hingga optimalisasi pemanfaatan sistem e-Walidata.
Penguatan sistem tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah memiliki standar yang seragam, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Buleleng, Gde Angga Pratangga, menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Satu Data membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antarinstansi.
Menurutnya, perangkat daerah memiliki peran sebagai produsen data sektoral, sementara BPS menjalankan fungsi sebagai pembina data.
“Penyelenggaraan Satu Data membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Masing-masing harus memahami perannya sebagai produsen data, sehingga data yang dihasilkan memiliki standar yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Data Tidak Sinkron Bisa Ganggu Kebijakan Pembangunan
Gde Angga Pratangga menegaskan keseragaman dan akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buleleng.
Data yang tidak sinkron berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam menentukan program, target hingga prioritas pembangunan.
Karena itu, Pemkab Buleleng mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap data yang diproduksi dapat digunakan secara bersama dalam proses perencanaan.
“Melalui penerapan metadata yang seragam dan optimalisasi e-Walidata, kami berharap pengelolaan data dapat berjalan lebih terintegrasi dan memudahkan proses pertukaran data antarinstansi,” tambahnya.
e-Walidata Didorong Jadi Sistem Data Terintegrasi Buleleng
Selain pematangan regulasi melalui Rancangan Perbup Satu Data, Pemkab Buleleng juga mendorong optimalisasi e-Walidata sebagai instrumen dalam memperkuat pengelolaan data lintas perangkat daerah.
Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pengumpulan, pengolahan hingga pemanfaatan data secara lebih terintegrasi.
Dengan pengelolaan data yang semakin terhubung, potensi perbedaan dan ketidaksinkronan data antarinstansi diharapkan dapat diminimalkan.
Pematangan Perbup Satu Data Kabupaten Buleleng menjadi langkah penting untuk membangun sistem pemerintahan yang semakin berbasis data.
Data yang akurat, seragam dan terintegrasi diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi Pemkab Buleleng dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas serta memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. BWN-03
