Denpasar, Baliwakenews.com
DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas pelayanan publik, penguatan desa adat, hingga persoalan BBM, kemacetan dan kesejahteraan pekerja menjadi perhatian dalam pembahasan arah kebijakan anggaran daerah.
Berbagai catatan tersebut mendapat tanggapan langsung Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Rapat Paripurna ke-56 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (30/10/2026), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Denpasar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua dan dihadiri Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta. Agenda rapat adalah jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Dalam jawabannya, Koster mengapresiasi masukan seluruh fraksi DPRD Bali. Ia menegaskan, RAPBD 2027 harus menjadi instrumen fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
PAD Rp4,5 Triliun, Bukan dengan Membebani Masyarakat
Salah satu poin penting yang disampaikan Koster adalah proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai lebih dari Rp5,7 triliun. Angka tersebut belum termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan transfer antardaerah dari pemerintah pusat.
Sementara itu, target PAD diproyeksikan lebih dari Rp4,5 triliun.
“Pencapaian target tersebut tidak akan bertumpu pada penambahan beban pajak dan retribusi masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali justru akan mengoptimalkan potensi pendapatan yang belum tergarap, memperluas basis penerimaan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ” tegas Koster.
Proyeksi PAD tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tiga tahun terakhir, perkembangan ekonomi, pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, serta pemetaan potensi riil sumber pendapatan daerah.
Dari sisi belanja, pemerintah memprioritaskan pemenuhan mandatory spending, peningkatan pelayanan publik, dan program pembangunan yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dukungan pembangunan juga dilakukan melalui belanja modal, hibah, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan, pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru, operasional satuan pendidikan, hingga dukungan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Sementara pada sektor kesehatan, Koster sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali mengenai pentingnya memperkuat pelayanan promotif dan preventif.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan beban pembiayaan pengobatan atau pelayanan kuratif.
Dana Desa Adat Rp300 Juta, Penggunaannya Tetap Otonom
Persoalan penguatan desa adat juga menjadi perhatian dalam pandangan fraksi DPRD Bali. Koster menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan arahan penggunaan dana hibah sebesar Rp300 juta untuk setiap desa adat.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung tiga unsur utama kehidupan desa adat, yakni Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
Meski demikian, pemerintah tetap menghormati otonomi desa adat dengan menyerahkan pengaturan teknis penggunaan dana kepada masing-masing desa adat.
“Penjabaran detailnya kita serahkan pada desa adat sebagai penghormatan terhadap otonomi desa adat,” ujar Koster.
Penguatan desa adat juga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana serta pengembangan ekonomi melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).
Antrean BBM hingga Kemacetan Jadi Catatan DPRD
Tidak hanya berbicara mengenai angka-angka anggaran, jawaban gubernur juga menyinggung persoalan konkret yang dirasakan masyarakat Bali.
Salah satunya adalah antrean BBM yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Bali. Koster sepakat bahwa kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi gangguan pasokan maupun distribusi kebutuhan dasar.
“Ke depan, kita harus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tegasnya.
Di sektor transportasi, pemerintah juga merespons masukan fraksi-fraksi mengenai percepatan integrasi moda transportasi publik, penanganan titik-titik kemacetan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan penting Bali, terutama dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.
Upah Minimum Dikaji, Kesejahteraan Pekerja Diperhatikan
Sementara terkait kebijakan pengupahan, Koster mengungkapkan telah menugaskan tim untuk melakukan kajian komprehensif mengenai penetapan upah minimum tenaga kerja.
Kajian tersebut mengombinasikan berbagai parameter pengupahan dengan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pemerintah berharap hasil kajian dapat menghasilkan besaran upah minimum yang lebih baik bagi pekerja, tanpa mengabaikan kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha.
Menutup jawabannya, Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk mengakomodasi berbagai masukan DPRD dalam penyempurnaan RAPBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif selanjutnya menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, RAPBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang terukur, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Bali. BWN-03
