Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster mendesak pemerintah pusat menerapkan kebijakan pembiayaan pembangunan yang lebih proporsional bagi Bali. Dengan kontribusi devisa pariwisata yang disebut mencapai Rp176 triliun pada 2025, Bali dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang sebanding untuk membenahi infrastruktur dan menjaga daya saing sebagai destinasi pariwisata internasional.
Desakan tersebut disampaikan Koster saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu (17/10/2026).
Koster menilai, kebijakan transfer dana pembangunan dari pemerintah pusat selama ini belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi ekonomi setiap daerah. Padahal, Bali tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga harus menyediakan infrastruktur dan layanan publik bagi jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” ujar Koster.
Devisa Pariwisata Bali Capai Rp176 Triliun
Dalam paparannya, Koster mengungkapkan, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali sepanjang 2025 mencapai 16,3 juta kunjungan.
Dari aktivitas tersebut, sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sebesar Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun. Ia juga menyebut sektor pariwisata berkontribusi sekitar 66 persen terhadap perekonomian Bali.
Menurut Koster, besarnya kontribusi tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran.
Ia mengusulkan dukungan pembiayaan untuk Bali dengan nilai setara sedikitnya 5 persen dari devisa pariwisata yang dihasilkan. Jika mengacu pada angka Rp176 triliun yang dipaparkannya, nilai tersebut setara sekitar Rp8,8 triliun.
Usulan itu diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur antarwilayah, meningkatkan konektivitas, serta memperbaiki fasilitas publik yang menopang aktivitas pariwisata.
Koster menilai dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan agar pembangunan infrastruktur Bali tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal daerah.
Infrastruktur Jadi Kunci Pariwisata Berkualitas
Koster menegaskan, keindahan alam dan kekayaan budaya Bali merupakan modal utama pariwisata, tetapi keduanya tidak cukup untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan destinasi internasional.
Bali masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan serius, antara lain alih fungsi lahan sawah, sampah, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, ketersediaan air bersih, serta kasus penodaan tempat suci.
Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, harus ditangani secara terintegrasi agar pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan kualitas lingkungan, kelestarian budaya, dan kenyamanan masyarakat.
“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan pariwisata selama ini turut mendorong perekonomian Bali, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), menekan kemiskinan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, tanpa pembenahan infrastruktur dan tata kelola yang memadai, pertumbuhan tersebut berisiko menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan dan pelayanan publik.
Bali Harus Bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand
Koster mengingatkan bahwa persaingan pariwisata saat ini tidak lagi terbatas pada destinasi di dalam negeri. Bali harus berhadapan langsung dengan negara-negara yang terus memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan kualitas layanan pariwisatanya.
Ia menyebut Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai tolok ukur yang perlu diperhatikan Bali dalam meningkatkan daya saing internasional.
“Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” katanya.
Menurut Koster, pembenahan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar Bali tetap kompetitif, sekaligus memastikan manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia optimistis, dukungan pembiayaan yang lebih proporsional akan memperkuat fondasi pembangunan Bali dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan devisa pariwisata.
Setelah infrastruktur dan konektivitas Bali semakin kuat, pengembangan pariwisata dapat dilanjutkan melalui integrasi dengan destinasi unggulan lain di Indonesia.
“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya.
ITMW 2026 Perkuat Strategi Pemasaran Pariwisata Indonesia
Pembukaan ITMW 2026 menjadi bagian dari forum yang digagas MarkPlus Tourism di bawah MCorp untuk mempertemukan pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, dan praktisi pemasaran pariwisata.
Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, kegiatan yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Bali ini mendorong penguatan kolaborasi, inovasi pemasaran, digitalisasi, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, mengatakan Bali memiliki keunggulan dalam pengelolaan pariwisata dan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
“Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya.
Rangkaian ITMW 2026 juga mencakup kompetisi meracik kopi, kegiatan konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, serta pembahasan digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam industri pariwisata.
Melalui forum tersebut, penguatan pemasaran pariwisata diharapkan berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur dan peningkatan kualitas destinasi. Bagi Bali, tantangan utamanya bukan sekadar mendatangkan lebih banyak wisatawan, melainkan memastikan pertumbuhan kunjungan didukung infrastruktur yang memadai, lingkungan yang terjaga, serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan. BWN-03
