Singaraja, Baliwakenews.com
Perjuangan panjang warga Desa Jinangdalem, Kecamatan Buleleng, akhirnya membuahkan hasil. Setelah bergotong royong dan mengumpulkan swadaya sejak 2018, jembatan penghubung Desa Jinangdalem dan Desa Penglatan yang diberi nama Situ Banda kini resmi dapat dimanfaatkan.
Jembatan sepanjang 6 meter dan lebar 4 meter tersebut menjadi harapan baru, terutama bagi para petani yang selama ini menghadapi kendala akses menuju lahan dan distribusi hasil pertanian.
Peresmian dilakukan secara sederhana pada Minggu (6/9/2026) dan dihadiri Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah, Ketua HKTI Buleleng dr. Ketut Putra Sedana atau dr. Caput, Ketua DPC Partai Gerindra Buleleng Gede Harja Astawa, serta sejumlah anggota DPRD Buleleng dari Partai Gerindra.
De Gadjah mengaku ini merupakan kunjungan keduanya ke lokasi tersebut. Pada kunjungan sebelumnya, ia menerima langsung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan akses jalan dan jembatan.
Ia mengapresiasi kegigihan warga yang terus memperjuangkan pembangunan jembatan hingga akhirnya bisa terwujud.
“Saya anggap ini murni swadaya masyarakat. Memang ada sedikit dana hibah bansos, tapi itu kan hak warga dari pajak. Yang saya harukan adalah kegigihan warga berjuang hingga jembatan ini bisa terwujud, walau belum 100 persen,” ujar De Gadjah.
Menurutnya, perjuangan masyarakat tidak boleh berhenti setelah jembatan berdiri. HKTI Bali, kata dia, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi Bali hingga pemerintah pusat untuk mendorong penyempurnaan infrastruktur tersebut.
“Kami tidak berebut nama. Kami ingin bersinergi agar jembatan ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat luas,” tegasnya.
Perbekel Jinangdalem, Ketut Mas Budarma menjelaskan, pembangunan Jembatan Situ Banda telah dimulai sejak 2018. Tahap awal dilakukan melalui pembebasan lahan untuk membuka akses masyarakat Jinangdalem yang memiliki lahan pertanian di wilayah Desa Penglatan.
Proses pembangunannya, kata dia, tidak berlangsung singkat. Berbagai sumber pendanaan digunakan, mulai dari bantuan sosial, sumbangan pihak ketiga hingga iuran dan tenaga yang diberikan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah Desa Jinangdalem sendiri telah mengalokasikan dana APBDes sebesar Rp55 juta. Namun, total biaya pembangunan jembatan diperkirakan mencapai Rp250 juta, dengan porsi terbesar berasal dari swadaya masyarakat.
“Lebih banyak dananya dari swadaya murni. Karena itu kami mohon dukungan semua pihak untuk bersama-sama menyempurnakan jembatan ini agar fungsinya maksimal,” harap Budarma.
Ketua HKTI Buleleng dr. Ketut Putra Sedana alias dr. Caput menilai keberadaan Jembatan Situ Banda akan memberi dampak langsung terhadap aktivitas petani. Selama ini, akses antarwilayah menjadi salah satu kendala dalam membawa hasil pertanian.
“Ini yang selama ini kita perjuangkan di HKTI. Dengan adanya jembatan, petani tidak lagi kesulitan distribusi hasil pertanian,” katanya.
Ia menambahkan, HKTI Buleleng terus menjaring berbagai aspirasi petani dari sejumlah desa. Dalam waktu dekat, pihaknya dijadwalkan turun ke Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, untuk bertemu kelompok subak dan menyerap kebutuhan para petani.
“Kami akan kaji dan kumpulkan semua aspirasi para petani. Fungsi HKTI adalah sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan para petani kita,” tandasnya.
Kini, Jembatan Situ Banda bukan sekadar bangunan penghubung dua desa. Jembatan yang lahir dari gotong royong warga itu menjadi simbol perjuangan masyarakat sekaligus harapan baru bagi kelancaran aktivitas dan distribusi hasil pertanian di wilayah tersebut. BWN-03
