Karangasem, Baliwakenews.com
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari, meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Senin (6/4/2026). Proyek senilai Rp255,5 miliar tersebut hingga kini baru mencapai progres 19,41 persen.
Pembangunan Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 ini diharapkan mampu menghadirkan fasilitas pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di Bali, khususnya Kabupaten Karangasem.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni kekuatan bangunan, fungsi, dan estetika.
“Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika. Ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” tegas Qodari saat meninjau lokasi proyek.
Selain itu, Qodari juga menyoroti sejumlah tantangan program Sekolah Rakyat, termasuk persoalan siswa dari keluarga desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), serta kendala program pendidikan berasrama yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, sebagian orang tua masih enggan anaknya diasramakan karena ingin tetap tinggal bersama keluarga. Hal ini akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik.
“Kami akan menyampaikan hal ini langsung ke kementerian terkait agar ditemukan solusi terbaik,” jelasnya.
Qodari juga menilai lokasi Sekolah Rakyat di Desa Tulamben sangat strategis karena berada di kawasan berkembang dan mudah diakses. Ia berharap Sekolah Rakyat ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bali.
“Kami juga akan menyiapkan guru-guru terbaik untuk mengajar di Sekolah Rakyat ini,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sangat penting untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin di Bali.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di Karangasem. Sarana dan prasarana juga sangat memadai, termasuk laptop dan akses internet,” ujarnya.
Giri Prasta juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, orang tua, dan siswa agar program pendidikan berasrama ini dapat berjalan optimal dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dusun Desa Tulamben, Nyoman Suastika, juga mengusulkan agar masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam operasional Sekolah Rakyat, baik sebagai tenaga guru, administrasi, kebersihan maupun tenaga pendukung lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan bersama Wakil Gubernur Bali meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Sebelumnya, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny, melaporkan bahwa hingga minggu ke-15 (30 Maret–5 April 2026), progres pembangunan Sekolah Rakyat Karangasem baru mencapai 19,41 persen.
Adapun lingkup pembangunan Sekolah Rakyat tersebut meliputi pembangunan gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra-putri, rumah susun guru, gedung ibadah, pura, gedung serbaguna, kantin, dapur, guest house, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas SDM Bali ke depan. BWN-03
