BADUNG, BALIWAKENEWS.COM – Upaya menghadirkan transportasi publik massal untuk mengatasi persoalan kemacetan di kawasan Bali Selatan mulai memasuki tahap awal. Pemerintah Kabupaten Badung bersama Pemerintah Provinsi Bali dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sepakat menyiapkan pengembangan moda transportasi trem yang nantinya menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga Canggu.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama rencana pengembangan perkeretaapian di Kabupaten Badung, yang berlangsung di Ruang Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (1/9).
Penandatanganan dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Direktur PT KAI Bobby Rasyidin.
Rencana trem tersebut memiliki panjang trase sekitar 13,1 kilometer dan menjadi bagian dari inisiatif Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI). Kehadiran moda transportasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik di kawasan pariwisata.
Dalam rencana awal, pembangunan dibagi menjadi dua fase. Fase 1A akan menghubungkan Bandara hingga Legian sepanjang 6,6 kilometer dengan target operasi komersial pada kuartal IV 2028. Sementara Fase 1B melanjutkan jalur dari Legian menuju Seminyak hingga Canggu sepanjang 6,5 kilometer yang ditargetkan beroperasi pada kuartal I 2031.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi langkah awal sebelum proyek memasuki tahapan yang lebih teknis. Selanjutnya, Pemkab Badung dan PT KAI akan menindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama serta penyusunan studi kelayakan.
“Trase trem perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya menjadi solusi mobilitas, tetapi juga terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan pariwisata Badung,” ujar Adi Arnawa.
Menurutnya, pembangunan jaringan transportasi massal tidak cukup hanya berfokus pada koridor Bandara-Kuta-Canggu. Ia juga mendorong agar konektivitas transportasi publik nantinya dapat dikembangkan menuju kawasan Nusa Dua, Uluwatu, Bandara Ngurah Rai, hingga Kuta.
“Harapannya akan terbangun transportasi publik massal dalam bentuk trem sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk berkunjung ke destinasi pariwisata sekaligus mengatasi kemacetan dan pertumbuhan kendaraan pribadi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menilai persoalan kemacetan harus segera mendapat penanganan serius. Jika tidak, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap keberlanjutan pariwisata Bali.
Koster mengingatkan agar pembangunan trem tidak hanya mempertimbangkan aspek transportasi, tetapi juga wajib memperhatikan karakter Bali, kenyamanan pengguna, estetika kawasan, serta kearifan lokal.
Ia juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berada di sepanjang jalur trem. Pemilik hotel dan pelaku pariwisata, menurutnya, perlu melihat pembangunan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan daya tarik kawasan, bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi.
Dari sisi teknologi, Direktur PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan trem dirancang menggunakan sistem single track. Jalur ganda akan tersedia pada bagian terminus serta sejumlah titik persilangan.
Khusus di kawasan bandara, trase trem direncanakan menggunakan jalur layang atau elevated. Sementara sebagian besar jalur lainnya akan dibangun di atas permukaan tanah.
Untuk menjaga kualitas visual kawasan, terutama di wilayah pesisir, trem dirancang menggunakan sistem berbasis baterai. Pengisian daya akan dilakukan di depo, stasiun terminus, serta sejumlah titik persilangan.
Dengan sistem tersebut, waktu tempuh dari Legian menuju Bandara Ngurah Rai diperkirakan sekitar 23 menit. Sedangkan perjalanan dari Canggu menuju bandara diproyeksikan dapat ditempuh sekitar 40 menit.
Dalam pelaksanaannya, PT KAI membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan, penyediaan lahan untuk depo, penguatan kawasan pesisir, akses trase menuju bandara, hingga proses perizinan.
Sementara untuk memastikan rancangan teknis berjalan sesuai ketentuan, pengembangan proyek juga membutuhkan pendampingan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Penandatanganan kesepakatan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Jamkrida Bali Mandara, Kelompok Ahli Gubernur, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Sekda Badung I.B. Surya Suamba, Kabag Kerja Sama Setda Badung I Made Dedy Sandrawan, serta Sekdis Perhubungan I Made Gede Wiryantara Adi Susandi.
