Tabanan, baliwakenews.com
Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pada Selasa 31 Maret 2026 di Ruang Rapat DPRD Tabanan. Salah satu pembahasan yakni pemerataan guru yang dinilai masih belum optimal.
Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama menjelaskan, jumlah guru saat ini tercatat sebanyak 3.131 orang. Namun jumlah tersebut masih kurang dimana kebutuhan ideal untuk mencakup semua mata pelajaran mencapai 3.935 orang.
“Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 800 lebih tenaga pendidik,” kata Darma Utama dalam penyampaiannya.
Ia merinci saat ini jumlah satuan pendidikan di Tabanan terdiri dari 286 SD, 38 SMP, dan 11 TK Negeri serta swasta. Dimana jumlah satun pendidikan tersebut berisi komposisi guru meliputi PNS, P3K, P3K paruh waktu, P3K non paruh waktu yang terdata dalam Dapodik, serta guru pengabdi atau kontrak komite.
“Dalam upaya pemenuhan tenaga pendidik, telah dilakukan pengangkatan 1.996 guru P3K dan tambahan 442 guru P3K paruh waktu. Namun, jumlah tersebut belum mampu menutup kebutuhan yang ada,” tegasnya.
Kekurangan itu turut ditambah dengan persebaran guru yang diakuinya lebih banyak berada di wilayah kota dan sekitarnya seperti Kecamatan Tabanan, Kediri, Kerambitan, dan Marga. Sementara wilayah luar seperti Selemadeg Raya, Pupuan, dan Baturiti masih kekurangan dan banyak bergantung pada guru kontrak komite.
Satu sisi, kondisi paling mendesak terjadi pada kebutuhan guru TK. Selama 15 tahun terakhir, hampir tidak ada pengangkatan guru TK. Bahkan dalam rekrutmen P3K paruh waktu terakhir, hanya satu guru TK yang terakomodasi.
“Saat ini total guru TK yang tersedia hanya 11 orang,” imbuhnya.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Disdik Tabanan akan mengusulkan tambahan formasi guru kepada Bupati Tabanan melalui BKPSDM. Selain itu, data kekurangan guru juga telah diminta oleh mitra kerja Komisi X DPR RI sebagai bahan kebijakan di tingkat pusat.
Menanggapi persoalan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana menegaskan distribusi tenaga pendidik harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah.
“Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru, sedangkan di wilayah lain justru kekurangan,” tegasnya.
Wastana juga menyoroti dampak rekrutmen P3K yang membuka peluang bagi tenaga pendidik dari luar daerah, bahkan luar Bali. Kondisi ini dinilai perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi berbasis kearifan lokal.
“Guru dari luar Bali perlu diberikan pembekalan terkait bahasa, adat, dan budaya lokal agar bisa beradaptasi dengan lingkungan pendidikan, khususnya di Tabanan,” tandasnya. BWN-06
