Mangupura, baliwakenews.com
Adanya Pecalang berstatemen di media online agar pecalang Desa Adat Dalung mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Badung, mendapat sorotan oleh Bendesa Adat Dalung , Ir Nyoman Widana. Bahkan sejumlah prajuru serta pengurus pecalang di Desa Adat Dalung melakukan rapat bersama Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Senin (8/6) malam.
Bahkan Desa Adat Dalung mengeluarkan surat terkait peryataan tersebut ke publik. Dalam surat peryataan yang ditandatangani Bendesa Adat Dalung , I Nyoman Widana dan Penyarikan Desa Adat Dalung, I Made Budi Hartono. Surat tersebut mempertegas mengenai peryataan Ketua Pecalang Desa Adat Dalung yang belum adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Badung, hal tersebut adalah peryataan pribadi dan bukan merupakan statemen resmi lembaga Desa Adat Dalung. “Kami mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas statemen tersebut. Mengenai konsep ngayah memang benar semua anggota Satgas Gotong Royong Penaggulangan Covid-19 Desa Adat Dalung sudah ditanamkan konsep tersebut sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada pemberian materi atau insentif,”ujarnya Bendesa Adat Dalung, I Nyoman Widana.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Pendataan yang dikelola oleh Satgas Gotong Royong berasal dari donasi dari pihak ketiga dan BKK Propinsi. ‘’Penggunaan dana BKK Propinsi Bali ada beberap tahapan antara lain tahap pertama 50 juta dipergunakan untuk pengadaan 4000 masker, 10 set APD, tiga buah mesin semprot, wastafel mobile dan konsumsi. Dana tahap ke dua yang 100 juta baru disalurkan berupa paket sembako, (BPNT) tahap I, konsumsi dan sisanya masih menunggu penyaluran BPNT tabap II,” terangnya sembari mengatakan, Dalam penanganan pencegahan Covid-19 Desa Adat Dalung bersinergi dengan Desa Dinas Dalung seperti dalam kegiatan pengadaan desinfektan, pengadaan thermogun, BBM mobil yang menyemprot dan sebagian konsumsi difasilitasi oleh desa dinas. BW-05
