Denpasar, baliwakenews.com
Libur natal dan tahun baru, tak sesuai harapan kalangan pariwisata. Terbukti mengacu kepada data yang dipublish PHRI, okupansi hotel di Bali untuk libur akhir Tahun 2020 hanya mencapai sekitar 15 persen di kawasan Ubud dan 25 persen di Kabupaten Badung.
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE.,M.Si., mengatakan kondisi tersebut memang sudah diprediksi kalangan pelaku pariwisata. Pasalnya Pemerintah melakukan pemangkasan libur akhir tahun, yaitu 28 – 30 Desember 2020 yang sebelumnya masuk cuti bersama, diputuskan tidak libur. Hal tersebut disinyalir membuat masyarakat semakin enggan untuk berlibur karena durasi libur pendek akibat pemangkasan.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya orang liburan di periode natal ke akhir tahun itu durasinya bisa semingguan, dengan adanya pemangkasan otomatis libur jadi berkurang. Bila melihat kondisi di lapangan (di Bali,red) saya melihat pelaku-pelaku pariwisata (hotel, restauran, agen dll_red) sudah sangat prepare terkait persiapan menyambut natal dan tahun baru,” ucapnya Minggu (3/1) di Denpasar.
Lebih lanjut dikatakan, meski jumlah okupansi lebih baik bila dibandingkan dengan okupansi hotel selama pandemi yang tak mencapai 10 persen, namun tetap saja tidak sesuai harapan. Kondisi tersebut dikatakan, tidak saja dipengaruhi oleh pemangkasan libur cuti bersama dan kondisi pandemi Covid-19, namun juga akibat pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 yang mewajibkan bila masuk ke Bali menunjukkan Surat keterangan negatif Covid-19 (Rapid tes antigen maupun PCR tes).
“Saat kondisi normal sebelum terjadi pandemi Covid-19, awal Desember angka reservasi bisa mencapai kisaran 70 persen. Kami lihat juga banyak terjadi kasus pembatalan kunjungan ke Bali di awal dan pertengahan minggu pertama Desember 2020,” ungkapnya sambil mengangkat gambaran Bali memiliki 3500 -an hotel bintang dan non bintang dengan jumlah kamar 146.000, yang mana 102.000 kamar (71 persen) ada di Kabupaten Badung .
Krisna Adwitya, melanjutkan yang terjadi pembalatan kunjungan ke Bali kebanyakan wisatawan domestik mengalihkan liburannya ke Bandung, Yogyakarta dan Lombok sebagai akibat adanya kewajiban menunjukkan hasil negatif Covid-19 sesuai edaran Gubernur Bali.
Meski demikian ia tetap optimis kedepan Bali tetap akan menjadi destinasi favorit pariwisata yang sudah mendunia. “Walaupun ada kewajiban menunjukkan surat bebas Covid-19, saya yakin hal tersebut dapat dimengerti oleh sebagian besar wisatawan terkait upaya memutus penyebaran Covid-19 yang belum mereda,” tukasnya.
Selain itu dengan adanya branding Bali, keindahan alam, heterogenitas budaya dan pesona alam luar biasa yang dimiliki, Bali akan tetap menjadi primadona wisatawan untuk berkunjung ke Bali dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat dan terukur dengan mengedepankan ‘clean, healty, safety, environment (CHSE)’.
Dengan adanya pandemi Covid -19 ini tentu membuat kondisi perekonomian Bali yang sebagian besar disumbang oleh sektor tersier dalam arti luas mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang 2020 (hingga kuartal III, red) mengalami terjun bebas. Kuartal I masih tumbuh positif 1,17 persen kemudian turun menjadi minus 11,02 persen di kuartal II dan terperosok kembali di kuartal III di level minus 9,5 persen. Hal tersebut secara langsung membawa efek turunan seperti misal sektor UMKM yakni besarnya risiko pailit pada usaha mikro, membuat segmen usaha mikro mengalami dampak penurunan pendapatan terbesar.
“Dampak Covid-19 ini terkait dari sisi persediaan dan demand serta adanya pembatasan pergerakan. Memang UMKM ini berdampak signifikan karena mereka tidak bisa berusaha,” ucapnya.
Kondisi tersebut terasa sekali mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni dan juga pada Juli 2020. Hal tersebut merupakan dampak dari penutupan pasar-pasar, penutupan gerai-gerai dan mal. ” Ini berdampak sangat serius pada kemampuan pengusaha-pengusaha kecil dan mikro untuk berusaha dan langsung berdampak kepada kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran pokok (utang) maupun bunganya kepada perbankan,” kata Krisna Adwitya.
Pengaruh vaksin pada perekonomian akan terlihat pada 2021. “Kalau saya melihat pada riset yang dilakukan oleh Citi Research mengatakan pengaruh vaksin akan terlihat saat herd immunity telah terbentuk. Herd immunity adalah sistem kekebalan yang terbentuk di masyarakat setelah 70 -80 persen anggotanya terjangkit virus,” ungkapnya.
Ketika kekebalan ini terbentuk penyebaran virus corona bukan lagi ancaman. Normalisasi aktivitas ekonomi diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan di negara maju sebesar kisaran 1,2 persen pada 2021 dan 3,9 persen pada tahun 2022. Namun, untuk negara berkembang peningkatan ekonomi diprediksi hanya 0,1 persen pada 2021 dan 2 persen pada 2022. Perkembangan yang jauh lebih lambat disebabkan negara berkembang akan lebih lama mendapatkan vaksin.
“Untuk mampu mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi Bali menurut hemat kami sangat urgen untuk menggenjot sektor – sektor alternatif potensial lainnya untuk digarap lebih serius, masif dan terstruktur seperti misalnya sektor pertanian, industri kerajinan dan juga UMKM. Ketiga sektor itu sangat potential untuk diberdayakan dengan lebih intens misalnya saja dengar dapat menambah besaran bantuan berupa stimulus, subsidi, melakukan diverifikasi hingga pemanfaatan digitalisasi apakah itu pemasarannya maupun penggunaan fintechnya,” paparnya.
Dalam jangka menengah-panjang sebenarnya prospek perekonomi Bali bila sinergitas sektoral konsisten dan serius dilakukan maka ia menyakini ekonomi Bali akan lebih cepat untuk recovery bila didukung oleh penguatan ekonomi nasional maupun global dan juga peningkatan produktivitas, yang dapat terwujud bila terjadi komitmen dan keseriusan secara terintegrasi.*BWN-03
