Penulis : I Made Sutama, SH, MH
(Ketua Pasemetonan Arya Wang Bang Pinatih Kabupaten Badung)
MENGUASAI jaringan produksi dan distribusi bahan pokok adalah kegiatan usaha yang sangat menggiurkan keuntungannya; dan akan berpotensi melahirkan mafia apabila penguasa telah pula terkuasai. Mafia bisa leluasa menentukan harga bahan pokok dan masyarakat tidak mungkin tidak pasti membelinya. Lembaga pelindung konsumen, organisasi sosial, media masa boleh berteriak memaki dan mencaci, tetapi mafia bisa tetap melenggang tidak tersentuh hukum.
Kelangkaan minyak goreng, kelangkaan daging sapi, kelangkaan cabai, dan lain-lain akan terus berulang karena moralitas pengusaha dan moralitas penguasa rentan berkolusi mengeksploitasi masyarakat demi mendapatkan keuntungan yang super besar. Berbarengan dengan upaya Pemerintah dalam memperbaiki moralitas penguasa dan pengusaha di negeri ini, perlu kiranya ada upaya memampukan masyarakat melakukan improvisasi melawan mafia harga pangan tersebut; memampukan masyarakat bersiasat menahan diri untuk membatasi penggunaan atau menahan diri untuk tidak menggunakan atau menggunakan bahan substitusi dari bahan pokok yang sedang dibuat langka tersebut. Mafia harga bahan pokok bisa kebal hukum tapi tidak kebal dengan Langkah-langkah improvisasi tersebut.
Kolusi Pengusaha dan Penguasa
Mafia harga bahan pokok adalah manusia-manusia (pengusaha dan penguasa) tamak yang tega mengeksploitasi masyarakat luas demi keuntungan sebesar-besarnya. Tidak akan terbentuk mafia bila tidak ada kolusi antara penguasa dan pengusaha. Penguasa memberi jaminan tak tersentuh hukum pada pengusaha dan pengusaha membagi keuntungan pada penguasa; motifnya hanya satu yaitu meraup untung sebesar-besarnya.
Pengusaha perlu payung dari penguasa politik, penguasa kebijakan, dan penguasa hukum. Akan menjadi lebih parah gigitan mafianya bilamana pengusaha juga menguasai media massa, menguasai LSM, ahli-ahli di kalangan kampus yang bergelar profesor; masing-masing bertugas membungkus yang haram menjadi seolah-olah halal. Segala bentuk jeritan, pengaduan-pengaduan, pelaporan-pelaporan masyarakat kepada instansi terkait, akan dibiarkan bisu membeku di laci meja. Mafia harga bahan pokok lebih sadis dari mafia yang terkenal paling sadis di muka bumi seperti Alphonse Gabriel Capone atau yang lebih dikenal Al Capone Boss of Chicago Outfit. Mafia harga bahan pokok tega membunuh/ menyengsarakan masyarakat luas sedangkan Al Capone hanya akan menghabisi sedikit orang yang mengganggu jaringan produksi dan jaringan distribusi minuman keras yang dikelolanya. Persamaannya adalah sama-sama mendewakan uang dan sama-sama menganggap uang sebagai barang yang bisa menopang martabat dan keluhuran, mendongkrak kelas sosial, membeli kemewahan, membeli jabatan, membenarkan yang salah, menggelapkan yang terang, menyalahkan yang benar.
Kredibilitas Pemerintah Dipertaruhkan
Kelangkaan minyak goreng di bumi Indonesia menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Negeri yang terkenal dengan lagu “Nyiur Melambai” yang menggambarkan pohon kelapa yang subur dan tersebar di setiap persada pulau tatapi langka minyak goreng (kelapa). Negara dengan sepanjang wilayah ‘equator’-nya terbentang jutaan hektar kebun kelapa sawit tetapi langka minyak goreng (sawit).
Penyelenggara Negara dibikin malu oleh beberapa gelintir pengusaha yang berkolusi dengan hanya beberapa gelintir penguasa. Anehnya mafia harga pangan sulit diungkap dan sulit ditangkap. Mafia harga pangan tidak ada rasa malu dan rasa berdosa pada leluhur pendiri Republik, yang rela berkorban jiwa raga demi terciptanya kesejahteraan umum, tetapi justru menghisap darah masyarakat demi keuntungan dirinya sendiri.
Prinsip demokrasi yang harusnya menjadi sarana penyaringan memilih penguasa terbaik, justru menjadi sarana transaksi para pengusaha untuk menaruh orangnya untuk berkuasa dan selanjutnya diperkuat. Partai politik bermunculan dengan slogan ‘membangun Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila’; namun faktanya di balik partai-partai yang subur menjamur itu adalah beberapa sosok pengusaha kuat yang rakus. Pada akhirnya lahir penguasa untuk pengusaha bukan penguasa untuk rakyat. Pemberantasan mafia harga pangan melalui penegakan hukum masih sulit diharapkan; sebagian ada yang sangat terpaksa mengikuti kemauan pengusaha dan menolak imbalan; sebagian ada yang nyaman memayungi pengusaha dengan menerima imbalan;sebagian kecil ada yang berani berseberangan dengan pengusaha dengan risiko mendapat masalah dari ‘the invisible hands’. Masalah mafia harga pangan masih menjadi pekerjaan rumah di Republik ini; dan menjadi tanggung jawab seluruh komponen Bangsa untuk bersikap dan bertindak memberantasnya. Hukum harus diciptakan berdasarkan pada perlindungan kepentingan publik bukan pada titipan pengusaha; penegakan hukum harus tegas dan lugas kepada siapa pun yang melanggarnya.
Revolusi Mental Penguasa.
Setiap pegawai/ penguasa pasti telah diikat dengan sumpah dan janji untuk setia pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan-peraturan turunannya. Dengan demikian, penguasa yang terlibat dalam kegiatan mafia adalah selain melanggar hukum juga sudah pasti melanggar moral; bahkan tergolong melanggar moral kelas berat. Terjadi perubahan paradigma, keluhuran manusia diterjemahkan sebagai manusia yang banyak uangnya. Haram atau halal bisa ditentukan dengan uang; benar atau salah bisa dijualbelikan. Faktanya segala sesuatu bisa dibeli dengan uang; bahkan martabat sudah menjadi sama dengan martabak, bisa dibeli dengan uang. Sopan-santun dalam berperilaku, tatakrama dalam berbusana, lemah lembut dalam berbicara, perilaku taat hukum, bisa diabaikan apabila tidak menghasilkan uang. Menjadi bagian mafia pun tidak merasa ada yang dilanggar; bahkan membodoh-bodohkan orang lain yang menolak menjadi bagian dari mafia. Muara penggunaan uang hasil mafia adalah gaya hidup mewah. Penguasa tidak malu bergaya hidup mewah; tidak ‘rikuh’; tebal muka berulang-ulang melakukan do’a pertobatan dengan sedu sedan berurai air mata mohon ampun di hadapan Tuhan. Namun faktanya, Kejahatan dan ritual do’a tobat menjadi seperti pasangan sepatu kaki kiri dan sepatu kaki kanan, yang selalu berbarengan dipakai sebagai alas berjalan.
Terasa sangat tidak nyaman di akal, dalam waktu singkat meraup keuntungan triliunan rupiah dari jualan minyak goreng dengan cara-cara mafia, kemudian menyamakan kemuliaan dirinya dengan para guru, para pegawai, para petani, para bakul, para peternak, para pembantu rumah tangga yang nyata-nyata berkorban suci (yadnya) pada orang-orang lain dan lingkungannya. Dari sudut pandang kemanfaatan publik, bisa dipastikan bahwa siapa pun yang terlibat mafia harga bahan pokok maka tidak ada keluhuran dan tidak ada kemuliaan di dalam dirinya karena tidak ada ‘yadnya’. Pesan moral hampir tiap hari terus menerus berkumandang di masjid-mesjid, di gerejagereja, di tempat-tempat suci lain; agar penguasa betul-betul menjadi abdi masyarakat; penguasa harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; penguasa harus bergaya hidup sederhana; akan tetapi faktanya penguasa tidak ada yang takut dosa dan tidak ada yang takut karma.
Sudah saatnya dilakukan upaya merevolusi mental penguasa. Jangan pernah melupakan sejarah, bahwa VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang oleh Pemerintah Belanda diberi fasilitas dan kekuasaan yang sangat besar, bisa bangkrut pada tahun 1799; penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena penguasanya menjadi mafia. Bangsa ini tidak perlu malu belajar dan mengikuti gaya penguasa Singapura dalam mengelola negerinya. Lee Kuan Yew secara revolusioner mengubah Singapura yang semrawut menjadi negara yang tertib dan maju. Setiap individu dipaksa tunduk-patuh pada hukum dan sanksi yang sangat berat bagi setiap pelanggar. Hukum menjadi panglima dan hukum pula yang mampu secara ketat dan keras memaksakan setiap individu patuh pada hukum, sehingga dengan demikian sulit terbentuk mafia.Provinsi Bali bisa mengawali merevolusi mentalitas penguasa. Menjadi Penguasa wajib bergaya hidup sederhana; penguasa wajib menjadi ‘law abiding citizen’; penguasa wajib menampung dan mendengarkan kritik sosial. Penguasa harus menjadikan hukum sebagai panglima. Tidak perlu malu memungut gaya kepemimpinan ex-gubernur DKI Jakarta, AHOK;
kepemimpinan yang cerdas, tegas, dan lugas. Masyarakat harus berani memberi sanksi sosial berupa kritik pada mafia, dan oleh karena itu Negara wajib menjamin kebebasan berekspresi dan menyediakan wadahnya; Negara wajib menjamin keamanan pengkritik; Negara wajib menjamin kebebasan dan keamanan ‘massmedia’ untuk mewadahi kebebasan berekspresi. Perlu segera dibuatkan ‘codes of conducts’ dan memastikan siapa pun penguasa yang melanggarnya harus disidangkan dan selanjutnya dilengserkan.
Petuah Ibu Megawati Sukarno Putri.
Masyarakat tentu masih ingat petuah Ibu Mega dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng, yaitu agar masyarakat berimprovisasi untuk sebisa mungkin menghindari penggunaan minyak goreng. Telur bisa menjadi lauk tidak harus dengan digoreng melainkan bisa direbus atau dikukus; tahu-tempe bisa menjadi lauk tidak harus digoreng tetapi bisa dengan diterik, atau disemur, atau dibacem; ayam/ daging bisa disate, digulai, disemur, direndang, didendeng; ikan bisa dipepes, digulai, dibakar, disate; intinya jangan ‘cengeng’ harus dengan digoreng.
Masyarakat Bali harus cerdas memahami dan mampu menginternalisasi petuah Ibu Mega; harus mampu berimprovisasi menghadapi segala jenis kelangkaan bahan pokok. Masyarakat bali harus menang bertanding dalam permainan harga minyak. Perlu ada pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk menyiapkan siswa-siswa dan siswi-siswinya mampu berimprovisasi menghadapi kelangkaan-kelangkaan bahan pokok.Melumpuhkan mafia harga bahan pokok dengan cara memahami dan menjalankan petuah Ibu Mega tersebut lebih ditakuti oleh mafia dibandingkan dengan segala usaha menerbitkan aturan-aturan tentang pemberantasan mafia harga. Sehebat apa pun aturan dibuat akan menjadi sia-sia bilamana moralitas penyelenggara negara dapat dibeli oleh pengusaha. Hanya ketangguhan masyarakat berimprovisasi bisa melumpuhkan upaya para mafia pada saat memainkan harga.
Saran Penulis sebagai tambahan untuk melengkapi petuah Ibu Mega, yaitu agar masyarakat Bali menumbuhkan Kembali asli mentalitas ‘orang Bali’ yang tidak pernah protes apa pun yang didapat dari hasil kerja kerasnya; banyak-banyak me-‘yadnya’, berkorban suci pada alam semesta; tegar dan tidak ‘minderwaardig’ dengan apa yang dimilikinya dan disandangnya. Dengan demikian ‘orang Bali’ tidak terseret dalam kehidupan ‘jor-joran’, kehidupan berlebih-lebihan, kehidupan yang saling asih, saling asah, dan saling asuh. Kehidupan yang tidak bisa dipermainkan oleh para mafia.
ASTUNGKARA !!!
