Mangupura, Baliwakenews.com
Abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir Pantai Kuta, Kabupaten Badung, menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, turun langsung meninjau kondisi pantai tersebut bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Minggu (11/10/2026).
Peninjauan ini menegaskan pentingnya percepatan penanganan abrasi di Bali melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Abrasi Pantai Kuta bukan sekadar persoalan lingkungan. Sebagai salah satu ikon pariwisata Bali, kerusakan kawasan pesisir berpotensi mengancam fasilitas publik, mempersempit area pantai, serta mengganggu aktivitas wisata dan perekonomian masyarakat.
Megawati menekankan, penanganan abrasi tidak boleh dilakukan secara parsial. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik geografis, dinamika laut, serta kondisi setiap kawasan pesisir.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Megawati Ingatkan Bahaya Ego Sektoral dalam Penanganan Abrasi
Dalam peninjauan di Pantai Kuta, Megawati menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, penanganan abrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga teknis, peneliti, akademisi, hingga pemerintah daerah. Setiap kebijakan harus didukung kajian ilmiah dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi sorotan di tengah tantangan penanganan abrasi di Bali yang membutuhkan perencanaan terpadu. Pembangunan infrastruktur pengaman pantai, penguatan riset, dan pemantauan perubahan garis pantai perlu berjalan beriringan agar penanganan tidak hanya bersifat sementara.
Megawati juga mengingatkan pentingnya kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan lingkungan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian kawasan pesisir tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Perubahan Iklim Perberat Ancaman Pesisir Bali
Megawati turut menyoroti perubahan iklim global yang semakin menjadi tantangan bagi negara kepulauan. Pemanasan global dan pencairan es di kutub berpotensi mendorong kenaikan muka air laut, yang dapat memperbesar tekanan terhadap kawasan pesisir.
Ia mendorong para ilmuwan dan akademisi untuk menghasilkan solusi konkret melalui riset, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.
Bagi Bali, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena garis pantainya tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menopang pariwisata, permukiman, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, penanganan abrasi membutuhkan strategi jangka panjang yang berbasis data dan mempertimbangkan karakteristik gelombang, arus laut, serta kondisi sedimentasi pada masing-masing kawasan.
Abrasi Pantai Kuta Gerus Area Wisata dan Fasilitas Publik
Kondisi abrasi Pantai Kuta dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat.
Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun. Dampaknya, kawasan berpasir yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan semakin menyempit.
Terjangan gelombang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Badung yang menggantungkan sebagian besar aktivitas ekonominya pada sektor pariwisata. Pantai Kuta merupakan salah satu destinasi ikonik yang memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi bagian penting dari citra pariwisata Bali.
Jika tidak ditangani secara berkelanjutan, abrasi berpotensi memperbesar kerusakan infrastruktur dan mengurangi kenyamanan wisatawan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Pemerintah Bangun Pemecah Gelombang di Pantai Kuta
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meredam energi gelombang dan mengurangi dampaknya terhadap kawasan pesisir.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Triono.
Pembangunan pengaman pantai menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi kawasan yang mengalami tekanan gelombang. Namun, efektivitas penanganan tetap membutuhkan perencanaan menyeluruh, pemantauan berkala, dan evaluasi berdasarkan perubahan kondisi pesisir.
Sebanyak 30 Persen Garis Pantai Bali Terdampak Abrasi
Persoalan abrasi di Pantai Kuta merupakan bagian dari tantangan yang lebih luas di Pulau Dewata.
Triono mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Dari keseluruhan kawasan yang membutuhkan penanganan tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah sepanjang sekitar 85 kilometer.
“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan abrasi di Bali tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi pada satu pantai. Diperlukan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, ancaman terhadap permukiman dan infrastruktur, serta dampaknya terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat.
Kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat koordinasi serta mendorong percepatan penanganan pada titik-titik pesisir yang membutuhkan perhatian mendesak.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Kini, tantangan utamanya adalah memastikan hasil peninjauan berlanjut menjadi langkah konkret. Sebab, melindungi Pantai Kuta dan puluhan kilometer pesisir Bali lainnya bukan hanya soal menjaga destinasi wisata, melainkan juga mempertahankan lingkungan, infrastruktur, dan sumber penghidupan masyarakat Bali. BWN-03
