Denpasar, baliwakenews.com
Mengatasi kemacetan atau kepadatan lalu lintas (lalin) di sekitar kawasan pelabuhan Sanur dan Jalan By Pass Ngurah Rai berbagai upaya terus dimatangkan. Stakeholder terkait menggelar rapat kordinasi, mematangkan rencana tersebut pada Selasa 9 Mei 2023, di kantor Desa Adat Sanur, Denpasar Selatan.
Rapat digelar setelah sebelumnya Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wali kota Denpasar, IGN. Jaya Negara beberapa waktu yang lalu sempat meninjau Pelabuhan Sanur. Pada kesempatan tersebut sudah diberikan opsi untuk menata manajemen operasional pelabuhan dan segera menyiapkan lahan parkir seluas 3 Ha di sebelah utara Pelabuhan.
Rapat dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan membahas penetapan time table keberangkatan bersama Kepala UPTD Pelabuhan, Nyoman Adi Sucita, Wilker Sanur, Ketut Suratnata, Perwakilan Wilayah Kerja Sanur Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Kelas II Benoa, Ketut Muliana, Bendesa Adat Sanur, IB. Paramartha, Perbekel Desa Sanur Kaja Made Sudana dan Operator Pelabuhan.
Kadishub Kota Denpasar, Ketut Sriawan menyampaikan telah disepakati bahwa salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di kawasan jalan By Pass Ngurah adalah perlunya penataan manajemen operasional dan perlunya pengaturan sirkulasi keberangkatan dan kedatangan penumpang, akses jalan kendaraan, harga tiket dan pelayanan parkir.
“Sirkulasi keberangkatan perlu diatur melalui penetapan time table yang ketat pada jam delapan sampai jam sepuluh pagi yang kita sebut Golden Time. Operator dan travel agency diwajibkan berangkat sesuai dengan time table yang telah ditentukan,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, selain melakukan penetapan time table yang ketat untuk mengatasi kemacetan yang terjadi, Dishub Kota Denpasar akan bekerja sama dengan kepolisan untuk menindak kendaraan yang parkir sembarangan.
“Penegakan ini perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi yang baik dan nyaman di pelabuhan Sanur. Seluruh pihak harus bekerjasama mewujudkan Pelabuhan Sanur yang aman, nyaman dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, desa adat dan Kota Denpasar,” tandasnya
Sementara itu, Ketut Muliana selaku perwakilan dari KSOP Benoa menyampaikan akan menetapkan time table dengan ketat. Selain itu sesuai dengan hasil diskusi maka pemberian ijin untuk tambahan Fast Boat yang berlayar akan ditunda sementara.
“Kami bersama operator akan berkerjasama untuk mengikuti time table yang berlaku demi terciptanya kondisi yang diinginkan di pelabuhan Sanur,” ucapnya.
Perbekel Sanur Kaja, I Made Sudana menyampaikan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan yang terjadi dengan mengurangi volume kendaraan saat menurunkan dan mengangkut penumpang operator bisa bekerjasama dengan Paguyuban Driver yang ada di Desa Adat.
“Hal ini selain menurunkan tingkat kemacetan juga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Sanur,” pungkasnya. BWN-03
