RAKORNAS- Presiden Jokowi meninjau stand saat Rakornas Penanggulangan Bencana. (ist Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
Jakarta, baliwakenews.com
Mempersiapkan langkah penanggulangan bencana, Presiden Joko Widodo menekankan peran penting pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memahami potensi bencana di daerahnya.
Presiden dalam keterangannya di hadapan awak media usai meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Jakarta, pada Kamis, 2 Maret 2023, menegaskan peran tersebut salah satunya dalam mempersiapkan anggaran.
“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menyiapkan anggaran. Harus!,” tegas Jokowi.
Presiden menilai pemerintah daerah dan BPBD seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
“Saya kira daerah bisa mengkalkulasi sendiri, misalnya daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi jelas daerah mana. Kalau enggak ada gunung berapi berarti anggaran enggak besar,” tandasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemda harus memiliki rencana pembangunan yang secara jelas memuat risiko bencana dengan mengatur lokasi-lokasi yang rawan untuk didirikan bangunan.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa hal tersebut harus diikuti dengan ketegasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Presiden menilai hingga saat ini masih terjadi pembangunan di area yang secara jelas rawan bencana.
“Di lapangan harus tegas, ada orang mau bangun, ‘Eh ini tidak boleh’, ‘Ini tanah rawan longsor.’ jangan malah berbondong-bondong orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan,” pungkasnya. BWN-03