Denpasar, Baliwakenews.com
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 mulai mendapat sorotan tajam DPRD Bali. Empat fraksi mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai perlu dijelaskan pemerintah, mulai dari membengkaknya defisit, rendahnya realisasi belanja modal, kenaikan hibah, penggunaan SiLPA hingga transparansi Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin (14/9/2026).
Empat fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Demokrat-NasDem, Fraksi Gerindra-PSI, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar.
Sorotan paling mencolok datang dari struktur perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah dirancang mencapai Rp6,66 triliun, naik 1,54 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,56 triliun.
Namun, belanja daerah justru melonjak lebih besar menjadi Rp7,50 triliun, atau naik 3,64 persen dari sebelumnya Rp7,24 triliun.
Akibatnya, defisit APBD Bali melebar menjadi Rp842,59 miliar, meningkat 23,92 persen dibandingkan defisit dalam APBD induk yang sebesar Rp679,93 miliar.
Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan daerah di tengah sejumlah pos penerimaan yang realisasinya masih rendah.
Pandangan fraksi tersebut dibacakan I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par.
PAD dalam perubahan APBD dirancang naik sekitar Rp122 miliar atau 2,87 persen, dari sekitar Rp4,2 triliun menjadi Rp4,3 triliun lebih.
Namun, fraksi mengingatkan agar peningkatan PAD tidak ditempuh dengan menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.
Sorotan juga diarahkan terhadap retribusi daerah. Hingga Juli 2026, realisasinya baru sekitar Rp230 miliar atau 37,41 persen dari target Rp614 miliar lebih.
Ironisnya, target retribusi dalam perubahan APBD justru kembali dinaikkan menjadi Rp649 miliar lebih.
DPRD meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi tersebut, apakah akibat rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau target yang terlalu tinggi.
“Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya menyampaikan salah satu penjelasan yang diminta Fraksi Demokrat-NasDem.
Tak hanya pendapatan, serapan belanja modal juga menjadi pekerjaan rumah.
Hingga akhir Juli 2026, realisasi belanja modal baru sekitar Rp129,8 miliar atau 16,11 persen dari anggaran Rp806 miliar lebih.
Sementara dalam perubahan APBD, belanja modal justru direncanakan meningkat menjadi Rp841 miliar lebih.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kemampuan pemerintah merealisasikan belanja pembangunan dalam sisa tahun anggaran.
Fraksi Gerindra-PSI melalui Gede Harja Astawa, S.H., M.H., menegaskan APBD harus dilihat sebagai uang rakyat, bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan.
Karena itu, ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya berdasarkan tingginya serapan anggaran. Setiap program harus menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka, tetapi uang rakyat,” tegas Gede Harja.
Sorotan paling kuat diarahkan terhadap Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Gerindra-PSI meminta pemerintah membuka informasi penggunaan dana PWA secara jelas dan dapat ditelusuri masyarakat.
Mulai dari sumber dana, program yang dibiayai, lokasi kegiatan, nilai anggaran, pelaksana hingga hasil yang telah dirasakan masyarakat harus dapat dijelaskan secara transparan.
Fraksi tersebut juga mengingatkan DPRD tidak boleh sekadar membenarkan kebijakan pemerintah. Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan harus dijalankan secara nyata.
Bagi Gerindra-PSI, kritik terhadap pemerintah bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi dan pengawasan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui I Nyoman Budiutama, S.H., mendorong optimalisasi PAD melalui sektor retribusi pariwisata, pemanfaatan aset daerah dan digitalisasi pajak.
Namun, peningkatan pendapatan harus dibarengi dengan informasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai dasar, mekanisme dan manfaat setiap kebijakan pendapatan daerah.
Fraksi ini juga meminta pemerintah menyiapkan mitigasi terhadap potensi fluktuasi kunjungan wisatawan.
Pasalnya, pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali sekaligus salah satu sektor yang berkaitan langsung dengan penerimaan daerah.
Di sisi belanja, PDI Perjuangan mengingatkan agar efisiensi dilakukan secara rasional dan terukur tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan.
Proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan selesai pada akhir 2026 juga diminta dipercepat.
Termasuk pemeliharaan jalan, trotoar dan pasar, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Fraksi Golkar melalui Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA. (Hons), menyoroti ketimpangan kenaikan pendapatan dan belanja.
Pendapatan hanya naik sekitar Rp122 miliar, sedangkan belanja bertambah sekitar Rp263 miliar.
Menurut Golkar, kondisi tersebut perlu dijelaskan karena menyangkut kemampuan fiskal daerah.
Optimalisasi PAD, kata Golkar, tidak boleh hanya mengandalkan peningkatan pungutan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Pemerintah didorong memperluas basis ekonomi, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki sistem, mengoptimalkan aset daerah serta meningkatkan produktivitas BUMD.
“APBD bukan hanya sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah, tetapi APBD adalah instrumen kebijakan publik,” ujar Agung Bagus Pratiksa Linggih.
Yang tak kalah menarik, Golkar menyoroti kenaikan belanja hibah sekitar Rp152 miliar.
Dalam perubahan APBD 2026, belanja hibah meningkat dari sekitar Rp1,12 triliun menjadi Rp1,27 triliun lebih.
Golkar meminta kenaikan tersebut dibarengi ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, verifikasi penerima, indikator manfaat dan evaluasi.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah menjelaskan penggunaan SiLPA Tahun 2025 yang mencapai Rp712 miliar lebih.
DPRD meminta pemerintah mengurai secara jelas mana SiLPA yang berasal dari efisiensi dan mana yang muncul karena kegiatan tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan maupun lemahnya pelaksanaan anggaran.
Di luar persoalan APBD, Golkar turut menyoroti tekanan yang dihadapi peternak akibat kenaikan harga pakan.
Pemerintah Provinsi Bali didorong memberikan subsidi secara terukur, memperketat pengawasan distribusi serta menstabilkan harga bahan baku pakan.
Percepatan penanaman kedelai dan jagung di Bali juga didorong karena kedua komoditas tersebut menjadi bahan baku pakan ternak dan berpengaruh besar terhadap biaya produksi.
Empat pandangan fraksi tersebut memperlihatkan satu pesan yang sama: perubahan APBD Bali 2026 tidak cukup hanya bicara soal angka, tetapi harus menjawab efektivitas, transparansi dan manfaat anggaran bagi masyarakat.
Dengan defisit yang kini mencapai Rp842,59 miliar, sementara pembiayaan antara lain bersumber dari SiLPA dan pinjaman daerah, pembahasan perubahan APBD 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memastikan ruang fiskal Bali tetap sehat. BWN-03
