Denpasar, Baliwakenews.com
Angka program bedah rumah di Bali melonjak drastis. Jika pada 2025 Bali hanya mendapat jatah 31 unit, tahun ini alokasinya menembus 4.184 unit. Lonjakan itu menjadi perhatian serius Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait saat meninjau langsung salah satu rumah penerima bantuan di Kelurahan Tonja, Denpasar Utara, Senin (10/8/2026).
Menteri PKP didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dan Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa saat melihat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Ni Wayan Pageh (56), warga Banjar Oongan, Kelurahan Tonja.
Kisah Pageh menjadi gambaran nyata penerima program tersebut. Sehari-hari, Pageh bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Sebagai ibu sekaligus kepala keluarga, ia harus menghidupi dan membesarkan tiga anaknya, Ni Putu Purniari, I Kadek Dwi Suantara, dan I Komang Nova Ariyasa.
Kini, rumah Pageh mendapat sentuhan program BSPS dengan bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta.
Pekerjaan bedah rumah dimulai 1 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026. Perbaikan mencakup rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu hingga jendela.
Tak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Masyarakat turut bergotong royong dengan dukungan dana swadaya sebesar Rp4,088 juta.
Program tersebut tidak hanya menyasar Tonja. Tahun 2026, Kementerian PKP mengalokasikan 4.184 unit BSPS untuk seluruh kabupaten/kota di Bali.
Rinciannya, 1.113 unit menyasar wilayah perdesaan, 2.812 unit wilayah pesisir, dan 259 unit wilayah perkotaan.
Angka ini menunjukkan perubahan besar dibandingkan 2025. Bali yang sebelumnya hanya memperoleh 31 unit, kini mendapatkan 4.184 unit.
Artinya, secara hitungan matematis, alokasi tersebut meningkat sekitar 13.397 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di Kelurahan Tonja sendiri, selain Pageh, terdapat empat calon penerima lainnya, yakni I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.
Besarnya anggaran dan jumlah penerima membuat Menteri PKP Maruarar Sirait meminta seluruh pihak menjaga program tersebut agar berjalan transparan.
Ia secara tegas mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program bedah rumah untuk kepentingan pribadi.
“Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main,” tegas Maruarar.
Ia juga meminta Sekda Bali mengoordinasikan pelaksanaan program dengan dinas yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan di seluruh kabupaten/kota.
Menurut Maruarar, koordinasi menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan cepat dan tingkat serapannya tinggi.
Maruarar juga meminta dukungan TNI dan Polri dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
Ia menegaskan BSPS merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto sehingga pelaksanaannya harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami hadir bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni,” ujarnya.
Program ini sekaligus memperlihatkan bagaimana bantuan pemerintah dipadukan dengan semangat gotong royong masyarakat.
Bagi keluarga seperti Pageh, bantuan Rp20 juta bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Bantuan tersebut menjadi kesempatan untuk mengubah rumah yang sebelumnya tidak layak menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman bagi keluarganya.
Dan bagi Bali, lonjakan dari 31 menjadi 4.184 unit menandai skala baru program perbaikan rumah tidak layak huni pada 2026. BWN-03
