Denpasar, baliwakenews.com
Kondisi perekonomian yang terus menurun dikhawatirkan akan berujung pada resesi ( kemerosotan) ekonomi. Meski demikian Akademisi Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE.,M.Si., tidak sependapat bila dilakukan pelonggaran mobilitas orang, ditengah masifnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dikatakan pemerintah harus hati-hati melihat kondisi. “Pemerintah sudah menskenariokan asumsi terhadap indicator makro ekonomi dalam klaster berat dan sangat berat,” paparnya Minggu (24/5) di Denpasar.
Dicontohkan bila kondisi pandemik ini belum bisa tertangani dengan baik tentu implikasinya terhadap sektor – sektor lain termasuk menggerus laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 2,3 persen (untuk klaster berat) dan minus 0,4 persen (klaster sangat berat). Hal tersebut tentu juga memberi efek kepada indikator ekonomi lainnya seperti nilai tukar, inflasi, dll. Oleh sebab itu masyarakat harus fokus secara disiplin menjalankan protap pengamanan kesehatan untuk mencegah atau meminimalisasi munculnya kasus baru. “Menurut saya, ini kuncinya,” tegas Krisna.
Focus pada pemutusan rantai penyebaran Covid-19 terlebih dahulu, baru bisa memperbaiki kondisi ekonomi setelah itu. Ia berharap pemerintah tidak grasa grusu yang dikhawatirkan malah menjadi boomerang bagi perekonomian dan masyarakat. “Segala kebijakan perlu dipikirkan dan dikaji lebih komprehensif kembali. Kita semua berharap agar pendemi ini segera berakhir dan dapat melakukan aktivitas normal seperti sediakala,” tandasnya.
Untuk saat ini dikatakan recovery bidang kesehatan lebih urgen ketimbang pemulihan ekonomi, dengan mengikuti sop atau protap yang telah diinstruksikan dengan disiplin untuk mencegah atau mengurangi penambahan kasus baru. “Nyawa diatas segalanya. Ekonomi bisa dibenahi kemudian,” tukas Dosen Fakultas Ekonomi Unhi Denpasar tersebut.
Lebih lanjut dikatakan beberapa lembaga internasional memprediksi bahwa recovery dari covid ini mungkin akan membutuhkan waktu setidaknya hingga 2 tahun kedepan. “Kalau menurut saya pribadi recovery ekonomi sebetulnya efektif dilakukan bila melihat adanya trend menurun dari kasus baru Covid-19,” ucapnya.
Kebijakan pemerintah melalui beberapa program stimulus fiscal untuk mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat di tengah pandemic ini, termasuk penggelontoran dana Rp 401 triliun beberapa waktu lalu setidaknya mampu menjadi ‘bantalan’ penyangga sektor sosial ekonomi masyarakat. “Relokasi anggaran oleh Pemprov Bali Rp 756 miliar juga diharapkan mampu menstimulus aktivitas disaat pandemic ini setidaknya untuk 4-6 bulan ke depan. Tentu kita semua berdoa agar segera ditemukan vaksin Covid-19 ini sehingga status pandemic ini bisa segera berakhir dan ekonomi ankan pulih,” tukasnya.
Untuk saat ini diakui gerakan yang dilakukan para UMKM di Bali cukup bagus dengan mendorong masyarakat berbelanja di teman- teman UMKM terdekat. “Ini jelas sangat membantu sekali di tengah pandemic covid-19. Dengan gerakan tersebut saya yakin akan mampu membantu sirkulasi penjualan produk dagangan UMKM yang dapat digunakan sebagai ‘Jangkar’pemasukan bagi pelaku sektor riil,” kata Krisna.
Banyak pekerja yang dulunya bekerja pada sektor tersier seperti pariwisata, restauran yang di rumahkan dan beberapa dari mereka banting setir menjadi pedagang seperti buah, telur, sembako, dan lainnya untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan harian.*BW-09
