Denpasar, baliwakenews.com
Menerima keluhan masyarakat akan kelangkaan gas bersubsidi yang terjadi belakangan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali yang membidangan masalah energi dan SDM, menggelar rapat kerja bersama stakeholder terkait Senin 25 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat kantor DPRD Bali. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa, untuk mencari win-win solusi agar masyarakat tidak susah mendapatkan gas 3 Kg.
Usai rapat Suyasa mengungkapkan, dalam mengatasi kelangkaan ini agar tidak berlarut-larut, pihaknya sepakat untuk dibentuknya Satgas atau forum komunikasi sampai ke tingkat desa-desa, tujuannya agar daerah-daerah yang mengalami kelangkaan dengan mudah dan cepat diatasi melalui komunikasi.
Ia memandang, dengan terbentuknya forum atau satgas sangat efektif untuk pengawasan ke depan. Selain itu, pihaknya juga berencana akan ke Pertamina pusat bersama Dinas Perdagangan untuk menyampaikan kondisi di Bali atas kelangkaan gas 3 Kg yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
“Kami berencana ke pusat bersama Pertamina dan Dinas Perdagangan untuk meminta tambahan kuota untuk Bali,” imbuhnya.
Lebih lanjut Politisi Partai Gerindra Dapil Karangasem tersbeut kepada media menyampikan, berapa pun ada penambahan kuota jika tidak dibarengi dengan sistem yang bagus akan tetap terjadi kelangkaan.
“Justru semakin banyak kuota datang, semakin banyak yang dioplos,” pungkasnya.
Sementara dari pihak Pertamina juga mendorong Disperindag Provinsi Bali untuk membuat forum atau satgas untuk pengawasan hingga ke tingkat desa. “Dugaan kelangkaan gas 3 Kg karena serapan di lapangan tinggi,” papar Endo Eko Satrio, Sales Area Manager Retail Bali Pertamina Patra Niaga.
Endo melihat, serapan gas bersubsidi tertinggi di dua kabupaten/kota yaitu Badung dan Denpasar, karena dua wilayah ini merupakan metro politan dan menjadi daerah tujuan wisatawan karena perkembangan pariwisata yang pesat dan dengan penduduk pendatang tinggi.
Ditanya terkait kelangkaan karena ada oknum mengoplos, Endo tidak berkomentar. Yang jelas Pertamjna memastikan gas bersubsidi sampai ke pangkalan dan sesuai aturan berlaku.
“Untuk pengoplosan bukan ranah kami. Kami hanya memastikan hingga ke distribusi di pangkalan,” pungkasnya. BWN-03
