Mangupura, baliwakenews.com
Jelang pelantikan Pimpinan DPRD Badung defnitif, masa kepemimpinan Putu Parwata telah usai. Parwata berpesan agar masa kepeimpinan yang baru dapat lebih membuka mata hati dalam membuat regulasi, serta menguatkan fungsi penganggaran dan pengawasan. Hal ini diharapkan dilakukan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Bahkan politisi PDIP ini pun mengaku senang telah melayani masyarakat.
Ketua sementara DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, Pelantikan pimpinan definitif akan dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri Denpasar melalui rapat paripurna. Pelantikan ini pun akan dilakukan pada 18 September 2024.
“Pimpinan DPRD, dari PDIP sebagai ketua itu I Gusti Anom Gumanti, dari Golkar AA Ngurah Ketut Nadi Putra (Wakil Ketua I), dari gerindra I Made Wijaya (Wakil Ketua II), dan dari Demokrat, Made Sunarta (Wakil Ketua III),” ujar Parwata saat ditemui Selasa (17/9).
Selama menjadi Ketua DPRD dengan masa jabatan 10 tahun, pihaknya mengaku senang melayani masyarakat. Bahkan ia mengakhiri masa jabatan pun juga dengan hati senang. “Awal dan akhirnya sama kita tetap melayani masyarakat Badung dengan penuh damai sejahtera dan suka cita,” ungkapnya.
Menurutnya, selama menjabat yang paling berkesan adalah selalu didampingi oleh awak media. Sehingga dirinya banyak melakukan diskusi dan memiliki ide yang banyak. “Jadi seluruh kebijakan saya itu terupdate semua, selain dari arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah, dan UU. Tetapi secara empiris saya banyak menerima masukan dari wartawan,” terang politisi asal Dalung, Kuta Utara tersebut.
Kepada masyarakat Badung, ia berpesan agar tetap menjalani komunikasi yang baik dengan pemerintah. Sebab ia menegaskan pemerintah memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui komunikasi yang baik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah bangun, interaksi yang baik, kemudian komunikatif. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu harus diwujudkan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Baangunlah komunikasi yang baik, supaya hubungan pemerintah dan masyarakat, terjadi keharmonisan, sehingga harapan masyarakat akan bisa terpenuhi bersama denan pemerintah,” jelasnya.
Kepada pimpinan DPRD yang akan dilantik, Parwata menyampaikan, Perda dari pemerintah maupun Perda inisiatif yang telah ditetapkan agar dituntaskan. Selain itu ia menyebutkan, wakil rakyat harus melihat rakyatnya barulah membuat regulasi. Kemudian melakukan penganggaran dan evaluasi atas apa yang telah diputuskan.
“Jadi lembaga ini harus bisa lebih membuka wawasannya, bukan masyarakatnya, tetapi lembaga ini harus lebih membuka mata hati melihat kepentingan masyarakat. Sehingga ini bisa dirumuskan dalam bentuk regulasi anggaran dan pengawasan, substansinya sama dengan pemerintah, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkasnya. BWN-05
