Denpasar, baliwakenews.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong serta amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan 1.116 narapidana lainnya, menjadi sorotan dalam Forum Diskusi Grup (FGD) di Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Kamis 1 Agustus 2025.
Forum bertajuk “From Rural to Global: Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Tantangan Masyarakat di Pedesaan” itu dihadiri oleh para akademisi, komunitas lokal, dan tokoh nasional yang membahas berbagai isu hukum, kebijakan publik, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Keputusan Presiden Prabowo yang mendapat persetujuan DPR RI disebut sebagai langkah politik untuk memperkuat rekonsiliasi nasional menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dukungan legislatif terhadap abolisi dan amnesti itu merupakan bagian dari upaya meneguhkan persatuan bangsa.
Namun, di kalangan akademisi, keputusan tersebut menimbulkan diskursus baru soal integritas sistem hukum nasional dan batasan hak prerogatif presiden. Ketua Gerak Nusantara Sejahtera, Revitriyoso Husodo, mengatakan bahwa abolisi dan amnesti tidak sekadar soal pengampunan hukum. “Ini cerminan politik keberpihakan yang harus disampaikan secara transparan kepada publik. Kami mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dan pimpinan DPR dalam berpihak kepada keadilan,” ujarnya.
Pernyataan senada datang dari Ketua Relawan TIK Jawa Timur, Muhajir Sulthonul Aziz, yang menilai bahwa keputusan tersebut perlu dibarengi penguatan hukum digital. “Perlu ada reformasi menyeluruh dalam penegakan hukum berbasis digital agar tidak ada celah bagi intervensi politik,” katanya.
Direktur Headwaytest.com, Willibrordus Surya, yang juga hadir dalam forum, menilai bahwa keputusan politik seperti abolisi dan amnesti dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ia menekankan pentingnya membangun kompetensi SDM Indonesia yang mampu bersaing secara global, di luar tarik-menarik kepentingan politik. “Kami menghadirkan sistem uji kemampuan bahasa digital sekelas TOEFL dan IELTS dengan biaya terjangkau. Ini bentuk nyata menjaga mutu SDM di tengah gejolak politik,” jelasnya.
FGD tersebut menjadi ruang reflektif yang mempertemukan ranah akademik, teknologi, dan kebijakan publik dalam membahas keseimbangan antara pembangunan SDM dan dinamika hukum-politik. Kolaborasi Universitas Ngurah Rai dan Headwaytest.com menjadi simbol bahwa pendidikan dan demokrasi harus berjalan seiring untuk menciptakan masa depan yang berdaya saing.
Para akademisi menilai, momen abolisi dan amnesti ini dapat menjadi titik awal penguatan lembaga hukum melalui pendekatan ilmiah dan partisipatif. Tanpa kesadaran kritis terhadap keputusan politik, pembangunan SDM dikhawatirkan tersandera oleh agenda jangka pendek kekuasaan. BWN-01
