Tabanan, baliwakenews.com – Di sebuah wantilan desa yang teduh di Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, suara seorang kepala desa menggelegar. Di hadapan para peternak lokal, I Made Suryana, Perbekel Desa Baturiti, melontarkan kalimat yang belakangan menjadi perbincangan luas. Kalimatnya sederhana, tapi mengandung bara politik yang belum padam, ia menolak menandatangani bantuan jika di dalamnya ada nama Partai Gerindra.
Pernyataan itu mungkin hanya bagian dari rutinitas politik di desa. Tapi dunia digital punya cara sendiri merespons segala sesuatu. Video rekaman suaranya menyebar cepat, diunggah langsung oleh tokoh politik yang tak asing di Bali, I Made Mulyawan Arya, atau lebih dikenal dengan nama De Gadjah, calon Gubernur Bali dari Pilkada 2024.
“Ini dia sosok Kepala Desa yang sangat benci dengan Partai GERINDRA dan pemecah belah rakyat di bawah dan pemecah belah bangsa,” tulis De Gadjah dalam akun Instagram @de_gadjah pada Jumat (6/6). Unggahannya disertai rekaman suara Suryana yang kini telah viral.
Di ujung sambungan telepon, Made Suryana terdengar tenang saat dikonfirmasi. Ia tidak membantah. “Benar. Itu saya,” katanya. Ia menjelaskan, pernyataan itu ia lontarkan dalam rapat kelompok ternak yang diketuai Made Miantara, seorang kader Gerindra yang sempat maju dalam Pileg 2024 namun gagal duduk di kursi legislatif.
Tapi pernyataan itu bukan tanpa sebab, ujarnya. Ia merasa geram karena bantuan sosial (bansos) dari kementerian yang disalurkan melalui politisi PDIP, Nyoman Adi Wiryatama, justru didominasi oleh kelompok pendukung Gerindra—kelompok yang secara politik berseberangan.
“Etis tidak kalau kader yang berjuang di Gerindra mengambil bansos dari PDI Perjuangan? Memang Pilkada sudah selesai, tapi hasil dari Pilkada kan ada bansos,” ujar Suryana, menegaskan bahwa kekecewaannya bukan pada bansos itu sendiri, melainkan pada konteks politik yang menyertainya.
Dalam politik, batas antara kepentingan dan etika seringkali kabur. Suryana mengaku, itu adalah “akumulasi kekecewaan” yang ia pendam. Namun ia juga sadar, ucapannya bisa memantik bara baru di tengah masyarakat yang mulai tenang pasca-Pilkada.
“Sebagai Kepala Desa yang mengayomi masyarakat, saya dengan penuh kesadaran menyampaikan permohonan maaf kepada Pak De Gadjah,” tuturnya, seakan ingin menutup luka politik yang sudah terlanjur terbuka.
Namun, tidak semua pihak merasa pernyataan itu adil. Made Miantara, tokoh yang disebut dalam pernyataan Suryana, menegaskan bahwa bansos yang diterima oleh kelompok ternaknya adalah program pemerintah pusat bukan milik partai tertentu.
“Bansos kan milik pemerintah, dari pajak rakyat. Jadi tidak ada membedakan pendukung partai manapun,” ucap Miantara. Bagi Miantara, bantuan sosial adalah jaring pengaman bagi rakyat, bukan alat ukur kesetiaan politik.
Kisah ini barangkali hanya satu dari sekian potret kecil pasca-Pemilu 2024 yang menyisakan emosi. Bahwa di akar rumput, politik tak benar-benar selesai di bilik suara. Ia merembes ke dapur warga, ke kandang ternak, dan ke hati orang-orang yang merasa diperjuangkan atau dikhianati. BWN-01
