Baliwakenews – Wacana pendidikan gratis kini didorong pemerintah agar menjangkau lebih luas, bahkan sejak jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah membahas perluasan akses pendidikan gratis sekaligus peningkatan kualitas layanan pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, Presiden memberikan penekanan agar layanan pendidikan gratis di sekolah negeri tidak hanya mencakup pendidikan dasar dan menengah, tetapi dimulai sejak TK.
“Pak Presiden memberikan penekanan, komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tegaskan,” ujar Abdul Mu’ti dikutip BPMI Setpres.
Selain persoalan biaya pendidikan, pemerintah juga menaruh perhatian pada kualitas guru. Presiden mengarahkan agar kompetensi tenaga pendidik terus diperkuat melalui berbagai program pelatihan, dengan pembiayaan yang diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Abdul Mu’ti, pendidikan gratis di sekolah negeri merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu.
“Komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri adalah bagian dari komitmen bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Astacita yang keempat Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Abdul Mu’ti.
Kebijakan tersebut juga diarahkan berlaku pada madrasah negeri yang berada di bawah Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan prinsip layanan pendidikan gratis di sekolah negeri juga berlaku bagi madrasah negeri.
“Apa yang berlaku di sekolah itu juga berlaku di madrasah di bawah Kementerian Agama untuk madrasah negeri,” ujar Nasaruddin.
Sementara itu, rencana pendidikan gratis diperluas hingga perguruan tinggi negeri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan sejumlah opsi skema pelaksanaannya.
Penghitungan tersebut mencakup komponen pendapatan PTN seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya. Pemerintah juga mempertimbangkan jumlah mahasiswa, karakteristik PTN, kemampuan fiskal negara, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ucap Brian.
Untuk mematangkan rencana tersebut, pemerintah membentuk tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Tim ini melibatkan sejumlah kementerian terkait untuk mengkaji kebutuhan anggaran serta tahapan penerapan pendidikan tinggi gratis.
Hasil kajian tersebut ditargetkan kembali dilaporkan kepada Presiden dalam waktu sekitar dua hingga empat minggu sebagai bahan menentukan langkah selanjutnya.
Dengan demikian, pendidikan gratis yang didorong pemerintah saat ini mencakup sekolah negeri sejak TK hingga pendidikan dasar dan menengah, madrasah negeri, serta rencana pendidikan tinggi negeri gratis yang masih berada dalam tahap penghitungan dan penyusunan skema. BWN-07
