Karangasem, Baliwakenews.com
Potensi bunga kasna atau edelweis yang tumbuh di Desa Temukus, Kabupaten Karangasem, mendapat perhatian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Ia mendorong pengembangan bunga khas tersebut agar tidak hanya dikenal sebagai tanaman lokal, tetapi mampu menembus pasar yang lebih luas dan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Putri Koster saat menghadiri Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi di Taman Budaya Kapten A.A. Made Karang Candra Buana, Karangasem, Jumat (4/9/2026).
Salah satu peluang yang dinilai memiliki potensi besar adalah pemanfaatan bunga kasna sebagai bagian dari sarana canang yang digunakan umat Hindu dalam kegiatan persembahyangan sehari-hari.
Menurut Putri Koster, tingginya kebutuhan canang di Bali dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi pengembangan bunga kasna. Pemanfaatannya pun diharapkan tidak hanya muncul pada momentum tertentu, seperti Hari Raya Galungan.
“Mari kita lakukan MoU atau kerja sama untuk masyarakat Temukus agar bunga kasna dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bunga pada canang. Apalagi kebutuhan canang cukup tinggi karena digunakan hampir setiap hari. Saya berharap penggunaan bunga kasna tidak hanya saat rahina Galungan,” ujar Putri Koster.
Ia mendorong agar pengembangan bunga kasna dilakukan secara terintegrasi, mulai dari proses produksi, pemberdayaan masyarakat hingga pemasaran. Dengan pola tersebut, bunga kasna diharapkan tidak hanya menjadi salah satu kekayaan khas Karangasem, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Temukus.
Selain menyoroti potensi bunga kasna, Putri Koster menegaskan Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi harus menjadi ruang yang memberikan manfaat nyata bagi pelaku IKM, UMKM, dan petani lokal.
Melalui kegiatan tersebut, para produsen didorong bertemu langsung dengan konsumen. Rantai pemasaran yang lebih pendek diharapkan membuat produk lokal memiliki nilai ekonomi yang lebih baik, sekaligus memungkinkan masyarakat memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau.
“Kesempatan ini saya harapkan dapat digunakan langsung oleh para petani kita untuk menjual produknya. Petani, ya, bukan pedagang di pasar,” tegasnya.
Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi merupakan program TP PKK yang digelar setiap bulan secara bergilir di sembilan kabupaten/kota di Bali. Program ini tidak hanya diarahkan untuk membantu pemasaran produk IKM, UMKM, dan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta kolaborasi kader TP PKK di tengah masyarakat.
Dalam kegiatan di Karangasem, Putri Koster didampingi Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali Ny. Seniasih Giri Prasta, para Ketua TP PKK kabupaten se-Bali, serta kepala perangkat daerah terkait.
Ketua TP PKK Kabupaten Karangasem Ny. Mas Parwata melaporkan sebanyak 124 IKM terlibat dalam Pasar Rakyat kali ini.
Jumlah tersebut terdiri atas 19 IKM kain tenun tradisional endek, termasuk tenun geringsing, 66 IKM kuliner, serta 39 IKM hasil pertanian dan produk olahan.
Menurut Ny. Mas Parwata, kegiatan tersebut memberikan inspirasi bagi kader TP PKK Karangasem untuk terus memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kegiatan ini sangat menginspirasi kader TP PKK Kabupaten Karangasem untuk terus peduli terhadap warga yang membutuhkan. Kami tentu akan berupaya melaksanakan kegiatan serupa secara berkesinambungan,” ungkapnya.
Pasar Rakyat tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial melalui penyerahan bantuan kepada 100 warga penerima.
Bantuan yang diserahkan Ketua TP PKK Provinsi Bali meliputi 2.000 kilogram beras, 200 krat telur atau sebanyak 6.000 butir, serta 100 liter minyak tanusan.
Selain itu, TP PKK dari sembilan kabupaten/kota di Bali masing-masing menyerahkan 10 paket bingkisan yang merupakan hasil berbelanja di Pasar Rakyat.
Konsep berbelanja sekaligus berbagi ini diharapkan menciptakan manfaat ganda. Produk IKM, UMKM, dan petani mendapatkan pasar, sementara masyarakat yang membutuhkan turut menerima bantuan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Karangasem, Wakil Bupati Karangasem, serta jajaran pemerintah daerah terkait. BWN-03
