Mangupura, baliwakenews.com
Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Badung mendorong penguatan tata kelola dan transformasi digital untuk menjaga keberlanjutan LPD di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.
Ketua BKS LPD Kabupaten Badung, I Wayan Sudiarta, mengatakan penguatan kelembagaan menjadi perhatian penting seiring perayaan HUT ke-26 BKS LPD Badung. Perayaan tahun ini mengusung tema “26 Tahun BKS LPD Badung Mengabdi, Bersinergi dalam Harmoni, Mewujudkan LPD yang Sehat dan Berkelanjutan di Desa Adat Berdaulat”.
Momentum tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sudiarta menegaskan, kekompakan antara pengurus BKS LPD dengan seluruh pengelola LPD di Badung menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Harapan kami kekompakan yang sudah terjalin dengan pengelola LPD Kabupaten Badung tetap terjaga. Ini dibuktikan dengan kehadiran seluruh pengurus dan karyawan LPD dalam momentum hari ini,” ujarnya.
Saat ini, dari total 122 LPD di Kabupaten Badung, sekitar tujuh LPD masih belum aktif. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan persoalan dan kondisi internal masing-masing LPD.
Meski demikian, koordinasi antara BKS LPD dan pengelola LPD terus dilakukan untuk mendorong perbaikan kondisi serta menjaga keberlangsungan lembaga keuangan milik desa adat tersebut.
Dari sisi aset, secara keseluruhan aset LPD di Kabupaten Badung telah mencapai sekitar Rp11 triliun. Besarnya aset tersebut menunjukkan peran strategis LPD dalam menopang perekonomian masyarakat desa adat di Badung.
Sudiarta menyadari LPD kini menghadapi tantangan baru dengan semakin berkembangnya bank digital dan layanan keuangan berbasis teknologi. Karena itu, LPD di Badung mulai mempercepat digitalisasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Di Badung sudah banyak LPD yang menerapkan sistem digitalisasi. Kami juga terus melakukan upgrade SDM melalui pelatihan,” katanya.
Sejumlah LPD bahkan telah menjadi proyek percontohan dalam penerapan layanan digital. Salah satunya menerapkan sistem MPAIS LPD, SMS Banking, hingga pelayanan secara daring.
Transformasi tersebut dinilai penting agar LPD tidak hanya mempertahankan kedekatan dengan masyarakat desa adat, tetapi juga mampu memberikan layanan yang cepat, praktis dan sesuai perkembangan kebutuhan nasabah.
“Beberapa teman-teman pengelola LPD sudah menjadi pilot project. Ada yang hampir full digitalisasi, mulai dari MPAIS LPD, SMS Banking hingga pelayanan yang sudah dilakukan secara online,” jelasnya.
Sudiarta menambahkan, digitalisasi bukan semata-mata untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPD. BWN-05
