Denpasar, Baliwakenews.com
Pemerintah Provinsi Bali mulai memperkuat strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tak sekadar cepat dan selesai, tetapi benar-benar efisien, transparan, serta memberi dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.
Salah satu langkah yang kini digenjot adalah konsolidasi pengadaan dan clearing house. Strategi ini dinilai dapat menekan biaya pengadaan sekaligus membuka ruang lebih besar bagi produk dalam negeri serta pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K).
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan penguatan tata kelola pengadaan menjadi penting karena sektor tersebut merupakan salah satu area yang rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan advokasi pengadaan barang dan jasa serta clearing house di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (19/8/2026).
“Mewakili Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada LKPP dan KPK yang terus memberikan perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Khusus hari ini, kita mendapatkan advokasi tentang pengadaan barang dan jasa serta clearing house,” ujar Dewa Made Indra.
Menurutnya, Pemprov Bali telah menerapkan konsolidasi pengadaan sejak 2023. Salah satu yang dilakukan adalah menggabungkan kebutuhan barang dan jasa sejenis dari sejumlah perangkat daerah, termasuk alat tulis kantor (ATK).
Konsolidasi tidak hanya dilakukan ketika proses pembelian dimulai. Skema tersebut diterapkan sejak tahap perencanaan hingga proses pengadaan sehingga kebutuhan pemerintah dapat dihitung secara lebih terintegrasi.
Hasilnya, Pemprov Bali menemukan adanya potensi efisiensi dibandingkan jika masing-masing perangkat daerah melakukan pengadaan secara sendiri-sendiri.
Berdasarkan laporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Bali, konsolidasi pengadaan mampu menghasilkan harga yang lebih efisien. Artinya, belanja pemerintah tidak hanya dituntut terserap, tetapi juga harus memberikan nilai terbaik dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan.
Di sisi lain, clearing house menjadi instrumen untuk memperkuat proses pengadaan sejak sebelum pekerjaan dilaksanakan. Mekanisme ini memungkinkan pengelola pengadaan mendapatkan konsultasi dan pendampingan sebelum mengambil keputusan.
Dewa Made Indra menilai mekanisme tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada pengelola pengadaan sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam proses pengadaan.
Namun, efisiensi saja tidak cukup.
Ia menegaskan integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan pengadaan. Pasalnya, besarnya nilai belanja pemerintah membuat sektor ini memiliki potensi kerawanan terhadap praktik KKN.
Karena itu, seluruh proses harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan serta komitmen seluruh pihak menjadi kunci agar pengadaan tidak hanya efisien, tetapi juga bersih.
Sementara itu, Plt. Direktur Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Firmansyah, mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang mulai mengoptimalkan konsolidasi pengadaan dan clearing house.
Menurutnya, tantangan pengadaan pemerintah ke depan tidak semakin ringan. Pemerintah dituntut tidak hanya memenuhi kebutuhan barang dan jasa, tetapi sekaligus memperkuat industri dalam negeri dan membuka manfaat ekonomi yang lebih besar bagi UMK-K.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengadaan tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah barang atau jasa sudah dibeli dan pekerjaan sudah selesai.
Lebih jauh, pemerintah harus melihat berapa besar efisiensi yang dihasilkan, seberapa banyak pelaku usaha lokal yang ikut bergerak, serta seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Arah baru pengadaan inilah yang tengah didorong Pemprov Bali: belanja pemerintah harus semakin hemat, prosesnya semakin transparan, dan manfaatnya semakin terasa di tengah masyarakat. BWN-03
