Denpasar, Baliwakenews.com
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali mulai menyatukan langkah untuk menjawab berbagai persoalan yang mengancam masa depan Pulau Dewata. Mulai dari kemacetan, sampah, krisis air bersih, hingga alih fungsi lahan kini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan Bali sedang menikmati lonjakan kunjungan wisatawan yang luar biasa. Sepanjang 2025, lebih dari 16,3 juta wisatawan datang ke Bali, terdiri atas lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik.
“Bali kini menanggung mobilitas yang sangat tinggi. Jumlah wisatawan yang datang hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali,” ujar Koster.
Menurutnya, Bali menjadi penyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dengan rata-rata belanja wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan, sektor pariwisata Bali menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp176 triliun sepanjang 2025 atau sekitar separuh kontribusi pariwisata nasional.
Capaian tersebut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen, dengan tingkat kemiskinan hanya 3,42 persen, pengangguran 1,45 persen, serta pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat.
Namun, di balik prestasi tersebut, Koster mengingatkan berbagai persoalan mulai bermunculan. Kemacetan lalu lintas, meningkatnya volume sampah, alih fungsi lahan produktif, ancaman terhadap sumber air bersih, hingga pelanggaran hukum oleh wisatawan asing menjadi tantangan yang harus segera ditangani.
Karena itu, Pemprov Bali mempercepat berbagai program strategis, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Karangasem dan Jembrana, pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas, hingga penguatan konektivitas darat dan laut.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing sekaligus keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Sementara itu, Menko AHY menegaskan pemerintah pusat tidak ingin pembangunan Bali berjalan sendiri-sendiri. Seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN diminta bergerak dalam satu visi dan satu rencana pembangunan.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan agar semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” kata AHY.
Dalam rakor tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah agenda prioritas, mulai dari pengembangan transportasi massal, layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar, studi kelayakan transportasi laut pesisir Bali Selatan, pembangunan sistem feeder, rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga penataan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pengelolaan sampah, perlindungan lahan pertanian, penyusunan master plan pariwisata, penguatan konektivitas udara dan laut, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan alih fungsi lahan.
AHY menegaskan seluruh kebijakan tersebut akan tetap menghormati karakter dan kearifan lokal Bali.
“Perbedaan pandangan harus menjadi energi yang konstruktif agar lahir kebijakan terbaik bagi masyarakat dan masa depan Bali,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi pijakan awal sinkronisasi pembangunan lintas kementerian dan Pemerintah Provinsi Bali. Seluruh program akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan target pembangunan tercapai sekaligus menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan. BWN-03
