Singaraja, Baliwakenews.com
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (DPM FHIS Undiksha) menyampaikan hasil kajian akademis terkait Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) dan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, Senin (22/6/2026).
Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Buleleng itu digelar sebagai upaya membangun komunikasi konstruktif sekaligus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Ketua DPM FHIS Undiksha, Carles Parlindungan Harefa, mengatakan pihaknya membawa sejumlah pandangan dan keresahan mahasiswa terkait RUU Polri serta dampak kebijakan penyesuaian harga BBM yang dinilai menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Kami ingin menyerap informasi dan membangun komunikasi yang konstruktif dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memaparkan hasil kajian akademis mereka mengenai substansi RUU Polri serta dampak kebijakan energi nasional terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya menegaskan bahwa meskipun persoalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan legislatif pusat, masyarakat daerah tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya.
“Semua aspirasi ini akan kami teruskan ke tingkat legislatif pusat sebagai bagian dari tanggung jawab dalam memperjuangkan suara masyarakat,” tegas Ngurah Arya.
Selain RUU Polri, isu kenaikan harga BBM menjadi topik yang paling banyak mendapat perhatian dalam diskusi tersebut. Menurut Ngurah Arya, kondisi geopolitik global turut memengaruhi pasokan energi dunia sehingga berdampak pada meningkatnya beban subsidi dan melemahnya nilai tukar rupiah.
“Dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Kenaikan harga BBM memengaruhi harga kebutuhan pokok, biaya transportasi hingga berbagai sektor ekonomi lainnya. Karena itu, diperlukan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat,” katanya.
Menanggapi usulan mahasiswa mengenai perlunya pengawasan ketat distribusi BBM agar tepat sasaran, Ngurah Arya mengakui pengawasan di lapangan bukan perkara mudah dan rentan terjadi penyimpangan. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan bersama agar distribusi energi benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang berhak.
Di akhir audiensi, Ketua DPRD Buleleng memberikan apresiasi kepada mahasiswa DPM FHIS Undiksha yang memilih jalur dialog dalam menyampaikan kritik dan gagasannya.
Ia menilai sikap kritis yang disampaikan secara santun, argumentatif dan konstruktif merupakan bentuk partisipasi demokrasi yang sehat.
“Mahasiswa telah menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi persoalan bangsa. Penyampaian aspirasi melalui dialog seperti ini merupakan bagian penting dari demokrasi tanpa harus turun ke jalan,” pungkasnya. BWN-03
