baliwakenews.com – Tahun 1998 adalah salah satu titik terendah dalam sejarah Indonesia. Krisis ekonomi menghantam negeri ini tanpa ampun. Rupiah terjun bebas hingga Rp16.000 per dolar AS, ribuan perusahaan bangkrut, harga kebutuhan pokok melonjak, dan rakyat turun ke jalan menuntut perubahan. Di tengah gejolak itu, BJ Habibie, seorang insinyur pesawat terbang, tiba-tiba harus mengemban tugas maha berat, yakni menyelamatkan Indonesia.
Ketika Habibie menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998, kepercayaan publik terhadap pemerintah nyaris nol. Indonesia seperti kapal yang oleng di tengah badai. Namun, dengan ketenangannya, Habibie langsung mengambil langkah tegas.
Salah satu keputusannya yang paling berani adalah membiarkan nilai tukar rupiah mengambang sesuai mekanisme pasar. Dengan berbagai kebijakan stabilisasi ekonomi, dalam waktu singkat, rupiah yang semula anjlok di Rp16.000 per USD berhasil menguat hingga Rp6.500 per USD. Keberhasilan ini membuat inflasi mereda dan memberi secercah harapan bagi rakyat yang selama berbulan-bulan dihantui ketidakpastian.
“Pak Habibie sangat percaya pada efisiensi dan transparansi. Beliau ingin ekonomi bergerak dengan prinsip-prinsip yang sehat,” ujar seorang ekonom yang pernah bekerja dalam timnya.
Namun, Habibie tidak hanya berfokus pada ekonomi. Ia juga memahami bahwa reformasi politik harus berjalan seiring pemulihan ekonomi. Dalam waktu singkat, ia mencabut Undang-Undang Subversi, yang selama bertahun-tahun digunakan untuk membungkam lawan politik. Ia juga membuka keran kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan menyelenggarakan pemilu multipartai yang paling demokratis sejak 1955.
“Kami yang dulu dibungkam tiba-tiba bisa berbicara. Media yang dulu dilarang sekarang bebas memberitakan apa saja. Itu adalah masa yang luar biasa,” kenang seorang jurnalis senior.
Namun, tidak semua kebijakan Habibie mendapat sambutan hangat. Keputusannya untuk mengizinkan referendum bagi Timor Timur menjadi titik balik yang kontroversial. Pada 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka, dan Indonesia kehilangan salah satu provinsinya.
Banyak yang mengkritik langkah ini, tetapi Habibie tetap teguh. Ia berprinsip bahwa demokrasi sejati harus memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. “Saya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang menahan wilayahnya dengan paksaan,” ujar Habibie dalam sebuah wawancara.
Meski hanya menjabat 1 tahun 5 bulan, Habibie meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Ia berhasil menstabilkan ekonomi, membuka ruang demokrasi, dan membawa Indonesia keluar dari krisis. Namun, karena alasan politik, ia tidak terpilih kembali dalam Sidang Umum MPR 1999.
Kini, ketika bangsa ini menghadapi berbagai tantangan baru, banyak yang kembali mengenang sosok Habibie. Seorang pemimpin yang datang di saat paling genting, bekerja tanpa henti, dan pergi dengan kepala tegak. BWN-01
