Singaraja, Baliwakenews.com
Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Buleleng menunjukkan perkembangan positif. Hingga Oktober 2026, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Buleleng mencapai 44,65 persen, melampaui target nasional Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang ditetapkan sebesar 43,65 persen.
Meski telah melampaui target, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja terus memperkuat sinergi untuk memperluas perlindungan pekerja, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal dan kelompok pekerja rentan.
Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui fasilitasi penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemkab Buleleng dengan BPJS Ketenagakerjaan. Proses koordinasi ini dikoordinasikan Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Buleleng, Nyoman Agus Tri Kartika Yuda, mewakili Asisten I Setda Buleleng, bersama sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Rapat Bagian Hukum, Jumat lalu.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penyelarasan substansi, bentuk, dan redaksi nota kesepakatan serta rencana kerja agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nyoman Agus Tri Kartika Yuda mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi landasan penting untuk memperkuat kerja bersama dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Buleleng.
“Ini menjadi fondasi kita untuk bergerak bersama dalam merangkul masyarakat dengan stakeholder terkait di Buleleng,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja, I Gusti Ayu Hayyati Yowani, mengungkapkan capaian kepesertaan sebesar 44,65 persen hingga Oktober 2026 merupakan hasil positif dari upaya perluasan perlindungan pekerja di daerah.
“Astungkara kita sudah melampaui target. Pencapaian kita sudah berada di angka 44,65 persen,” ujar Hayyati saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Pekerja Rentan Jadi Sasaran Perluasan Perlindungan
Meski capaian telah melampaui target nasional, perluasan kepesertaan masih menjadi pekerjaan penting. BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemkab Buleleng akan mendorong perlindungan bagi pekerja yang selama ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah keluarga.
Sasaran utamanya meliputi petani, nelayan, tukang ojek, hingga buruh bangunan yang sebagian besar bekerja di sektor informal.
Dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan, pekerja bukan penerima upah dapat memperoleh perlindungan melalui dua program dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Menurut Hayyati, keterjangkauan iuran tersebut menjadi peluang bagi masyarakat pekerja informal untuk mendapatkan perlindungan sosial tanpa harus terbebani biaya besar.
Perlindungan ini juga memiliki manfaat jangka panjang bagi keluarga peserta. Apabila peserta meninggal dunia akibat risiko yang dijamin dan memenuhi ketentuan kepesertaan, ahli waris berhak memperoleh santunan serta manfaat beasiswa pendidikan bagi anak hingga perguruan tinggi dengan total maksimal Rp174 juta sesuai persyaratan program.
Program tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Pendaftaran Cukup Menggunakan KTP
Untuk memperluas akses masyarakat, persyaratan pendaftaran pekerja informal juga relatif sederhana. Calon peserta cukup menyiapkan identitas kependudukan berupa KTP yang sah.
Batas usia pendaftaran awal peserta pekerja bukan penerima upah maksimal belum mencapai 65 tahun. Setelah terdaftar, kepesertaan dapat dilanjutkan hingga usia lanjut selama iuran dibayarkan secara aktif dan sesuai ketentuan.
Hayyati berharap sinergi Pemkab Buleleng dan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya meningkatkan angka kepesertaan, tetapi juga memastikan semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko sosial ekonomi.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan penting untuk mencegah keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Melalui penguatan Universal Coverage Jamsostek, Pemkab Buleleng diharapkan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih merata, sehingga petani, nelayan, pekerja informal, dan seluruh lapisan masyarakat pekerja dapat bekerja dengan lebih aman serta memiliki jaminan bagi masa depan keluarganya. BWN-03































