Mangupura, baliwakenews.com
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa Berikan Arahan dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Utama Optimalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Lt. lll Puspem Badung, Selasa (30/1). Dalam FGD yang diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP ini turut dihadiri Forkompinda Badung, dua narasumber yakni Kepala BPN Badung Heryanto dan dari Dinas Perhubungan, Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung beserta undangan lainnya.
Dalam paparannya Wabup Suiasa mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan sangat mengapresiasi daripada kegiatan FGD tersebut. Dikatakan juga bahwa kegiatan FGD merupakan kegiatan positif untuk berbenah lagi demi meningkatkan pelayanan Prima kepada masyarakat yang lebih baik serta untuk meraih kesuksesan. “Saya sangat mengapresiasi daripada kegiatan FGD ini dan ini adalah salah satu usaha untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari segi pelayanan administrasi dan pelayanan yang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Badung,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakan, melalui kegiatan FGD optimalisasi penyelenggaraan mal MPP diharapkan dapat mempermudah, lebih dinamis, lebih praktis, lebih efektif proses daripada kebutuhan masyarakat untuk mengurus baik itu perizinan, administrasi, pajak dan yang lainya, agar juga terpusat di satu pintu. “Saya berharap untuk kedepannya DPMST agar lebih fokus di dalam peran koordinator dari segi sumber daya manusia yang secara teknis mengkoordinasikan secepat kilat untuk pelaksana-pelaksana di instansi-instansi yang terlibat dalam pelayanan MPP ini,” harapnya.
Wabup Suiasa juga mengatakan akan melakukan kajian dan didorong nanti bagaimana MPP ini akan ditingkatkan sebagai UPT, ini sedang dikaji tujuannya adalah operasional bisa lebih dinamis lebih praktis dan juga lebih efektif.
Dikatakan juga bahwa MPP tersebut semula di rintis 24 instansi hingga sudah menjadi 30 instansi dan sudah melayani 239 layananan. Wabup juga menyarankan untuk MPP di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sepanjang teknis dan memungkinkan dan secara regulasi memungkinkan layanan diberikan tidak hanya sifatnya informatif dan konsultatif saja. karena masih ada beberapa instansi yang layanan sifatnya informasi dan konsultatif sedangkan layanan servicenya dan produksi hasilnya itu masih di instansi setempat. Kami dorong layanan kalau bisa dari hulu ke hilir, hulunya memberikan informasi dan konsultasi, pelayanan prosesnya juga di MPP dan penertiban serta pencetakan hasilnya juga di MPP,” sarannya.
Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan melaporkan bahwa Evaluasi terkait dengan penyelenggaraan MPP khususnya di tahun 2023 dan di awal 2024 evaluasi atau focus group sejenis akan dilaksanakan per triwulan. Disampaikan bahwa di akhir tahun 2024 akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati, jangan sampai ada hal-hal yang belum tuntas dilaksanakan oleh karena itu pihaknya mengundang narasumber. “Pada FGD berikutnya kami mohon dan harapkan instansi-instansi lain yang bergabung di MPP bisa menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman besfrektifnya adalah memberi pelayanan prima terintegrasi,“ lapornya.
Termasuk mungkin nanti akan memohonkan instansi pelayanan yang perlu dioptimalkan Kembali apakah karena peminatnya sedikit atau kedisiplinan petugas juga masih perlu ditingkatkan.
Diharapkan melalui Kegiatan FGD tersebut bisa berkelanjutan dan bisa mempertahankan kualitas disebutkan MPP Badung merupakan MPP ke 8 di Indonesia dari 170 MPP. “Di tahun 2023 akhir kemarin MPP Badung meraih predikat 3 besar dan meraih penghargaan diterima langsung bapak wakil bupati tentu mewakili kita semua karena keberhasilan ini bukan milik Pemda Badung saja dan kita wajib mempertahankan. Meskipun banyak prestasi yang sudah kita raih bersama tetapi tentu banyak juga kelemahan kita alami bersama, yang kurang efektif mari kita efektifkan dan kita optimalkan,” imbuhnya.BWN-HB
