Nusa Dua, baliwakenews.com
Forum The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, Jumat 27 Mei 2022 telah ditutup. Forum melahirkan tujuh rekomendasi agenda Bali untuk resiliensi bencana. Rekomendasi tersebut lahir melalui rangkaian agenda pertemuan yang mempertemukan seluruh delegasi dari berbagai negara di Bali Nusa Dua Conventions Center (BNDCC), Bali.
Selama pertemuan, Indonesia telah mendorong peningkatan kerja sama internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan berjalan berdasarkan prinsip penguatan budaya sadar bencana dan edukasi untuk pengurangan risiko. GPDRR ke-7 ini mengangkat tema besar “From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World.” Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusung tema “Memperkuat Kemitraan Menuju Resiliensi Berkelanjutan.”
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyimpulkan pembahasan dalam rangkaian agenda tersebut. “Presiden Indonesia sebagai tuan rumah mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan kerja sama dalam manajemen risiko bencana melalui kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip penguatan budaya sadar bencana dan edukasi untuk pengurangan risiko. Kedua, investasi pada sains teknologi,” kata Suharyanto saat upacara penutupan GPDRR di BNDCC.
Platform Global ini merupakan seruan bagi negara-negara untuk mempercepat implementasi seluruh prioritas Kerangka Sendai guna menghentikan laju peningkatan dampak dan risiko bencana. Suharyanto menambahkan, rekomendasi utama yang dihasilkan adalah penerapan pendekatan “Think Resilience” pada semua bentuk investasi dan pengambilan keputusan, mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan Pentaheliks.
Adapun secara keseluruhan, GPDRR ke-7 ini berhasil merekomendasikan “Tujuh agenda Bali untuk resiliensi.” Rekomendasi pertama, adalah pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan utama pembangunan, pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian pasca agenda 2030.
Kedua, perubahan sistemik yang dapat memperhitungkan kerugian yang sesungguhnya dari bencana dan kerugian dari ketiadaan aksi, serta membandingkannya dengan investasi. Dalam pengurangan risiko bencana.
Ketiga, platform global yang diselenggarakan antara COP 26 dan 27 beberapa waktu lalu,
mencermati tingkat emisi saat ini jauh melebihi upaya mitigasi. Platform global meminta pemerintah untuk menghormati komitmen yang dibuat pada kesepakatan di Glasgow untuk meningkatkan pembiayaan dan dukungan untuk adaptasi dan resiliensi.
Meningkatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat seraya meningkatkan dan mencapai ambisi iklim tujuan global tentang adaptasi.
Keempat, menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM, untuk memasukkan semua sesuai prinsip “Tidak ada apa-apa tentang kita, tanpa kita,” dalam perencanaan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko. “Harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi,” tutur Suharyanto.
Kelima, platform global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB, untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. “Mekanisme koordinasi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan, akan memperkuat sistem peringatan dini multibahaya khususnya di negara-negara negara berkembang pulau kecil dan wilayah Afrika,” kata Suharyanto.
Keenam, potensi pembelajaran dan pandemi COVID-19 harus diterapkan sebelum jendela peluang tersebut tertutup. Untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif dengan kolaborasi multi-pemangku kepentingan disertai dengan empati, solidaritas, kerja sama, dan
semangat kesukarelaan khususnya untuk mengatasi ketidakadilan.
Ketujuh, pelaporan yang komprehensif dan sistematis terhadap semua target kerangka kerja Sendai untuk memahami dengan jelas tantangan dan hambatan. “Hal itu penting guna implementasi dan mempercepat upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada 2030,” pungkas Suharyanto.
Rangkaian pertemuan GPDRR ke-7 secara resmi berakhir pada Jumat, setelah dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/5). Sementara itu, sebagai tuan rumah GPDRR selanjutnya, Kepala Bantuan Kemanusiaan Swiss, Manuel Bessler, juga menghadiri upacara penutupan. Bessler mengatakan, pihaknya akan belajar dari konferensi di Indonesia.
“Saya sangat senang mengumumkan bahwa GPDRR ke-8 akan diadakan lagi di Jenewa pada tahun 2025,” tutup Bessler.*BWN-03
