Pecatu,baliwakenews.com
Dorongan penataan pendatang di wilayah Kuta Selatan kembali menguat seiring meningkatnya dinamika sosial di Jimbaran dan Pecatu. Salah satu usulan yang kembali mencuat adalah pengaktifan Kartu Identitas Penduduk Non Permanen (Kipem) sebagai instrumen pendataan pendatang.
Anggota DPRD Badung Dapil Kuta Selatan, Made Tomy Martana Putra, menegaskan bahwa wacana pengaktifan Kipem akan dibawa ke pembahasan resmi Komisi I DPRD Badung. “Aspirasi masyarakat sangat jelas. Mereka ingin sistem yang mampu mengontrol mobilitas pendatang. Karena itu, Kipem menjadi salah satu opsi yang kami kaji,” ujarnya, Jumat (5/12).
Politisi asal Pecatu ini menjelaskan, Kipem sebelumnya berfungsi sebagai alat pendataan yang membantu pemerintah desa, desa adat, dan aparat keamanan dalam memantau keberadaan penduduk non permanen. Namun sejak mekanisme tersebut tak lagi diterapkan, pemerintah setempat disebut kesulitan memetakan arus mobilitas pendatang.
Tomy menegaskan, Kipem bukan sekadar urusan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keamanan, ketertiban wilayah, dan stabilitas kawasan pariwisata. “Pendataan ini bukan untuk membatasi siapa pun. Ini untuk memastikan pemerintah memiliki data dasar yang kuat sebelum mengambil tindakan di lapangan,” tegasnya.
Ia menilai tanpa data valid, penanganan insiden yang melibatkan oknum pendatang kerap dilakukan secara reaktif. Dengan sistem pendataan seperti Kipem, potensi kerawanan disebut bisa dipantau lebih dini.
Dalam pembahasan nanti, Komisi I juga akan mengevaluasi format terbaru Kipem agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Mekanismenya ditargetkan lebih efektif dan memberi dampak nyata bagi ketertiban di lapangan.
Tomy berharap kajian komprehensif di dewan mampu menghasilkan kebijakan yang memperkuat ketertiban umum, memberikan kepastian bagi pendatang yang tinggal secara tertib, serta menjaga stabilitas kawasan pariwisata Kuta Selatan. “Ini tentang bagaimana kita mengelola Kuta Selatan agar lebih teratur ke depan,” pungkasnya. BWN-05
