Singaraja, Baliwakenews.com – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda pelaksanaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng dengan skema tahun jamak atau multiyears 2027–2028.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan eksekutif atas kedua Ranperda, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Buleleng, Selasa (20/10/2026).
Meski sepakat melanjutkan pembahasan, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan penting. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kehati-hatian dalam mengelola defisit anggaran, pemerataan pembangunan infrastruktur hingga jaminan agar pembangunan gedung RSUD benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, SM, dan dihadiri Wakil Bupati Buleleng, anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, pimpinan perangkat daerah, tim ahli pimpinan serta undangan lainnya.
Fraksi PDIP-Hanura Soroti PAD dan Defisit Anggaran
Fraksi PDI Perjuangan-Hanura melalui juru bicara A.A. Agung Widia Putra menekankan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
Namun, upaya meningkatkan pendapatan daerah perlu mempertimbangkan regulasi terkait keringanan pajak agar kebijakan fiskal tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan pelaku usaha.
Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya pengelolaan defisit anggaran secara hati-hati. Sementara terkait pembangunan gedung RSUD Buleleng melalui skema tahun jamak 2027–2028, Fraksi PDIP-Hanura menyetujui pembahasan dilanjutkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Golkar Ingatkan Pemerataan Infrastruktur hingga Pedesaan
Fraksi Partai Golkar melalui Ketut Dody Tisna Adi, SM, menyoroti kebijakan fiskal daerah agar tidak menghambat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan.
Menurut Golkar, pembangunan harus tetap memperhatikan wilayah yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta pariwisata yang mulai berkembang di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng.
Fraksi Golkar menyetujui kedua Ranperda dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan catatan pengalokasian anggaran harus tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
NasDem Minta APBD Disusun Berdasarkan Kebutuhan Riil
Fraksi Partai NasDem melalui Wayan Ediparsa mendorong agar pembahasan Ranperda APBD 2027 dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
NasDem mengingatkan bahwa penyusunan APBD tidak boleh sekadar memenuhi ketentuan administratif. Anggaran daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta skala prioritas pembangunan.
Prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dinilai penting agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buleleng.
Gerindra Tekankan Dampak Pembangunan RSUD
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Luh Marleni menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Ranperda APBD 2027 dan pembangunan gedung RSUD Buleleng.
Gerindra mendorong pembahasan lebih mendalam bersama pihak eksekutif, khususnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Terkait pembangunan RSUD, Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik gedung. Fasilitas tersebut harus mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Demokrat-PKB: APBD Harus Menjawab Persoalan Masyarakat
Fraksi Demokrat-PKB melalui H. Mulyadi Putra juga menyetujui kelanjutan pembahasan kedua Ranperda tersebut.
Fraksi ini mengingatkan agar program prioritas daerah terus dikawal sehingga pelaksanaannya memberikan dampak nyata bagi masyarakat Buleleng.
“APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat,” ujar H. Mulyadi saat membacakan pandangan fraksi.
Pembahasan Berlanjut Sebelum Ditetapkan Menjadi Perda
Kesepakatan seluruh fraksi menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda pembangunan gedung RSUD Buleleng.
Selanjutnya, proses akan memasuki agenda tanggapan atau jawaban Bupati Buleleng atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Pembahasan kemudian berlanjut melalui rapat internal DPRD maupun pembahasan bersama pemerintah daerah sebelum kedua Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Meski seluruh fraksi telah menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, substansi kedua Ranperda tetap perlu dikaji secara mendalam. Tantangannya adalah memastikan anggaran daerah tetap sehat, pembangunan berlangsung merata, dan investasi pada fasilitas kesehatan benar-benar berujung pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat Buleleng.
Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 dan pembangunan RSUD tidak hanya menjadi agenda legislasi, tetapi juga momentum untuk memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. BWN-03
