Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menggelar psikotes terhadap 40 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran karakter dan profil psikologis pejabat secara lebih utuh, sebagai bahan evaluasi dalam mendorong profesionalisme, kepemimpinan, dan peningkatan kinerja birokrasi.
Koster menegaskan, psikotes tersebut bukan bertujuan mencari-cari kesalahan pejabat ataupun menjadi dasar otomatis untuk mencopot seseorang dari jabatannya. Ia ingin penilaian terhadap pejabat tidak hanya bertumpu pada portofolio dan rekam jejak administratif, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik personal yang memengaruhi cara seseorang bekerja dan memimpin.
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.
Psikotes berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa 20 Oktober 2026 mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA
Koster Soroti Keterbatasan Penilaian Berbasis Portofolio
Menurut Koster, penilaian melalui mekanisme manajemen talenta belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan di lapangan. Ia mengaku belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pejabat yang berkaitan dengan pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV.
Selama ini, penilaian untuk promosi jabatan antara lain bertumpu pada portofolio. Namun, menurutnya, dokumen rekam jejak tersebut belum tentu mampu menggambarkan kompetensi dan karakter kepemimpinan seseorang secara menyeluruh.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Melalui psikotes tersebut, Koster ingin memperoleh perspektif tambahan mengenai karakteristik pejabat yang memimpin perangkat daerah. Informasi itu diharapkan membantu pemerintah provinsi dalam mendorong kesesuaian antara kompetensi, karakter kepemimpinan, dan tanggung jawab jabatan.
Hasil Psikotes Dirahasiakan, Bukan Otomatis Pencopotan
Koster memastikan hasil psikotes bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak serta-merta berarti pejabat yang mengikutinya akan dicopot dari jabatan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kinerja tetap menjadi perhatian penting, terutama bagi pejabat Eselon II yang memegang tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan kualitas birokrasi tidak cukup hanya melalui pemenuhan persyaratan administratif. Kinerja, profesionalisme, dan kemampuan memimpin juga menjadi aspek penting dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Pejabat Diminta Lebih Responsif dan Tepat Menjalankan Program
Selain pemetaan profil psikologis, Koster meminta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama meningkatkan kinerja dengan menjalankan program berdasarkan matriks yang telah ditetapkan serta sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Ia menekankan pentingnya pola kerja yang sistematis sekaligus kemampuan memahami substansi pekerjaan dan merespons kebutuhan pelaksanaan kebijakan secara tepat.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuhnya.
Bagi Koster, pejabat Eselon II memiliki posisi strategis karena menjadi pimpinan perangkat daerah yang menerjemahkan dan mengoperasionalkan program gubernur ke dalam pelaksanaan tugas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Karakter dan perilaku pemimpin, lanjutnya, dapat memengaruhi suasana kerja, hubungan antarpegawai, serta capaian kinerja organisasi. Karena itu, pemetaan karakteristik personal dinilai penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai profil kepemimpinan pejabat.
Pemprov Bali Gandeng Fakultas Kedokteran Unud
Pelaksanaan psikotes ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan kerja dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui pemetaan profil psikologis pejabat eksekutif.
Sebanyak 40 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengikuti kegiatan tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai karakteristik personal pejabat. Tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil pemetaan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung pengembangan kompetensi, penguatan kepemimpinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Bali.
Dengan demikian, evaluasi birokrasi tidak berhenti pada penilaian dokumen dan rekam jejak, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan serta pencapaian kinerja yang terukur. BWN-03
