Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster blak-blakan menyebut persoalan kemacetan di Bali sudah berada pada level serius dan tidak bisa lagi diselesaikan hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah. Ia meminta dukungan penuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk ikut mengawal percepatan pembangunan infrastruktur Bali, termasuk mendorong perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Koster saat menghadiri Pengukhan dan Pelantikan Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, pertumbuhan jumlah kendaraan di Bali jauh melampaui kemampuan pembangunan infrastruktur jalan dan konektivitas antarwilayah. Kondisi ini menjadi penyebab utama kemacetan yang kini semakin terasa di berbagai kawasan strategis.
“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa ditutup dari pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia sangat besar,” tegas Koster.
Ia menilai pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus kepada Bali karena posisi Pulau Dewata sangat strategis sebagai wajah pariwisata Indonesia di mata dunia internasional.
Koster memaparkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 7,05 juta orang. Jika dikalikan dengan rata-rata belanja per kunjungan sebesar 1.522 dolar AS, maka perputaran uang di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun.
“Angka itu mencakup sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional. Jadi sangat wajar jika Bali mendapat dukungan lebih besar untuk pembangunan infrastrukturnya,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata memang menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Bali, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan serius seperti kemacetan, penumpukan sampah, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Ia menegaskan seluruh wilayah Bali sejatinya memiliki potensi pariwisata, namun lemahnya konektivitas menjadi hambatan utama.
“Ke Jembrana, ke Buleleng, ke Karangasem masih sulit dan memakan waktu lama. Ini yang menyebabkan pembangunan tidak merata,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Koster mengaku telah melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur guna memperjuangkan pembangunan infrastruktur darat di Bali.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Ketua Umum KADIN Indonesia dan berharap organisasi tersebut bisa menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan Bali di tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie menyatakan pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Bali menyusun strategic paper guna memperkuat argumentasi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Menurut Anindya, dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa investasi infrastruktur di Bali memiliki nilai balik yang jelas dan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“KADIN Indonesia bersama Provinsi Bali bisa menghitung berapa kebutuhan infrastrukturnya, di mana saja titik prioritasnya, sehingga kita bisa membantu menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa return on investment-nya bagus, payback-nya cepat, dan efek ekonominya besar,” jelasnya.
Diketahui, KADIN Provinsi Bali resmi mengukuhkan dan melantik dewan kehormatan, dewan penasihat, dewan pertimbangan, serta dewan pengurus masa bakti 2025–2030. Ketua Umum KADIN Bali kembali dijabat oleh I Made Ariandi. BWN-03
