Komisi II DPRD Bandung Terima Ombudsman RI, Bahas Subak Balangan

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti, saat menerima Asisten Ombudsman RI, Dhuha Fatkhul Mubarok

Mangupura, baliwakenews.com

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti, Senin 26 April 2021 menerima Asisten Ombudsman RI, Dhuha Fatkhul Mubarok untuk membahas perkembangan kasus subak Balangan, Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang puluhan tahun tidak mendapatkan air dari irigasi. Anom Gumanti mengharapkan dengan adanya atensi dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali, persoalan subak Balangan akan dapat segera teratasi sehingga warga bisa mendapatkan hak mereka .

Di hadapan Asisten Ombudsman RI, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung Anom Gumanti memaparkan langkah- langkah yang telah dilakukan pihaknya dalam memperjuangkan hak warga Balangan.

“Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Bali, menanyakan sejauh mana aspirasi ini sudah dikawal oleh DPRD Badung. Proses mekanisme sudah kami sampaikan dengan jelas, mulai dari 8 Maret 2021 lalu sudah ada pertemuan dengan mengundang pihak- pihak yang berkompeten di bidang itu. Dari pertempuran itu sudah ada kesimpulan,” papar Anom Gumanti yang didampingi Kadis PUPR, Ida Bagus Surya Suamba dan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan, Wayan Wijana.

Dipaparkan sejumlah pertemuan lanjutan telah dilakukan antara Balai Wilayah Sungai (BWS) dengan pihak eksekutif yaitu Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Badung.

“Jadi salah satu kesepakatan yang diambil adalah tembok yang jadi masalah akan dibongkar. Yang ke dua normalisasi air di subak Balangan supaya bisa dilaksanakandilaksanakan, ” ucap Anom Gumanti.

Lebih lanjut dikatakan Dinas PUPR Kabupaten Badung sudah melakukan inisiatif untuk persoalan suplay air dengan melakukan proyek padat karya yang melibatkan masyarakat setempat, seperti membersihkan saluran air. Yang lain terkait dengan debit air, dilakukan kesepakatan pola tanam.

“Kalau debit airnya tidak mencukupi untuk tanam padi, kami lakukan kesepakatan pola tanam. Jadi kalau misalnya di Tabanan tanam padi, di subak Balangan karena air tidak mencukupi, ya sebaiknya menanam palawija, begitu pula sebaliknya. Intinya bahwa kami siap melakukan komunikasi, koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini, ” tandasnya.

Atensi dari Ombudsman diharapkan dapat ikut mengawal proses ini dan mudah- mudahan bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan subak Balangan dengan baik. Karena dari segi aturan memang tidak dibenarkan adanya bangunan di tengah sungai itu.

“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berharap dengan rasa keadilan agar di subak Balangan juga mendapatkan air. Karena air dikuasai oleh negara, jadi semua pihak harus mendapatkan lebih-lebih lagi sektor pertanian lebih penting artinya di masa pandemi ini,” tukasnya.

Sementara Asisten Ombudsman RI, Dhuha Fatkhul Mubarok mengatakan berawal dari mencermati pemberitaan di media, pihaknya cukup prihatin kenapa sampai 21 tahun ada sebuah subak yang tidak teraliri air, ini tentunya membuat masyarakat setempat hak- haknya tidak terpenuhi. “Oleh karena itu kami mencoba bergerak untuk mengatensi masalah ini dan tujuan kami kemarin (DPRD Kabupaten Badung,red) adalah untuk memenggali informasi seluas-luasnya terlebih dahulu sebelum kami mencari pihak- pihak mana yang akan kami sasar untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini, ” ucap Dhuha.

Dari keterangan yang sudah disampaikan DPRD Kabupaten Badung, pihaknya mengetahui persoalan tersebut adalah kewenangan BWS. “Tentu saja fokus kami akan ke sana untuk mencoba mendorong BWS untuk segera melakukan eksekusi. Dari paparan tadi sudah ada kesepakatan- kesepakatan yang mengarah ke positif, pembongkaran dan sebagainya yang mengarah ke situ, ” katanya.

Meski demikian ia heran mengapa sampai saat ini belum ada eksekusi. Pihaknya mengatakan akan fokus mendorong BWS agar segera melakukan upaya- upaya pembongkaran sehingga persoalan yang dihadapi warga subak Balangan selamat 21 tahun ini dapat teratasi.

“Kami akan pertanyakan apa kendalanya sehingga sampai saat ini BWS belum melakukan eksekusi kesepakatan tersebut. Kalau ada kendala kan bisa dikomunikasikan. Karena kalau sudah mendirikan bangunan di atas tanah milik negara sudah ada unsur pelanggarannya (pidana, red), ya mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan sebagainya, ” pungkasnya.*BWN-03

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: